Infonusa.co, Samarinda – Dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, para calon legislatif dan tim pemenangan Capres-Cawapres giat berpromosi dengan alat peraga kampanye (Algaka). Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat dalam upaya menertibkan Algaka yang tidak memiliki izin atau bahkan dipasang sebelum masa kampanye dimulai.
Penertiban ini mencakup baliho, spanduk, reklame, dan bentuk Algaka lainnya. Meskipun diwarnai dengan ketegangan antara pihak yang terlibat, penertiban ini dijalankan dengan tujuan meningkatkan kebersihan kota menjelang Pemilu.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri, memberikan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota dalam menertibkan Algaka ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kebersihan kota. Langkah ini menjadi sorotan karena menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih, meskipun situasinya diwarnai dengan perbedaan pendapat.
“Sekarang kan sudah dibersihkan dan kalau masih ada beberapa mungkin prosesnya perlahan. Satpol PP dan lainnya sudah membersihkan tapi mungkin karena terlalu banyak yang ditertibkan jadi dilakukan secara bertahap,” ungkap Novi, Rabu (11/10/2023).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan penertiban, sebab ia melihat beberapa daerah di Kota Tepian telah terbebas dan bersih dari banyaknya algaka yang sebelumnya marak terpampang hingga di pinggiran jalan besar.
“Di Teluk Lerong Ulu sudah habis yang di pinggir jalan besar terutamanya. Kalau yang dalam gang saya kurang paham bagaimana mekanismenya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini berdampak positif bagi kebersihan dan keindahan tata kota. Tak lupa ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang ingin memasang baliho agar terlebih dahulu mengantongi izin pemasangannya
“Sekarang sudah ada barcode pembayaran pajak, ada beberapa baliho memang sudah ber barcode itu sudah bayar pajak,” tutupnya.
