INFONUSA.CO, PENAJAM – Tekanan fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai berdampak pada kemampuan DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keterbatasan anggaran membuat tidak semua usulan yang dihimpun melalui reses maupun kunjungan ke daerah pemilihan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang turut mempersempit ruang belanja pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, anggota DPRD memiliki kewenangan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan ke daerah pemilihan, hingga pertemuan dengan konstituen. Aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah.
“Kami ini yang ada di DPR dalam konteks ini punya hak secara undang-undang, yang namanya pokok-pokok pikiran,” kata Jamaludin.
Ia menjelaskan, pokir DPRD tidak lahir tanpa proses. Usulan diperoleh langsung dari masyarakat melalui berbagai kegiatan di lapangan, termasuk reses dan kunjungan ke konstituen. Aspirasi juga berasal dari proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan. Selanjutnya, seluruh usulan tersebut harus disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah serta prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
Namun, persoalan muncul ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas. DPRD tidak bisa leluasa memperjuangkan seluruh kebutuhan yang disampaikan masyarakat karena kemampuan anggaran untuk membiayai usulan tersebut ikut menyusut.
“Nggak bisa lagi kami perjuangkan. Karena kenapa? Anggaran tidak bisa lagi kami dapatkan untuk usulan dari daerah kami,” ujarnya.
Jamaludin mengatakan kondisi tersebut membuat DPRD harus menyesuaikan aspirasi masyarakat dengan program yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah. Dukungan terhadap program pemerintah tetap diberikan, tetapi pilihan program yang dapat dibiayai menjadi semakin terbatas.
“Yang ada sekarang bagaimana kita support yang cuma ada di pemerintah dan itu pun terbatas,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut ruang DPRD dalam menjalankan fungsi representasi. Masyarakat juga terdampak karena semakin banyak usulan pembangunan yang tidak dapat diterjemahkan menjadi program konkret.
Jamaludin menilai kebijakan efisiensi perlu dilihat berdasarkan dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika pengurangan anggaran membuat daerah kehilangan ruang untuk membiayai kebutuhan dasar dan pembangunan, evaluasi terhadap kebijakan tersebut dinilai diperlukan.
“Saya katakan terus terang tidak memihak ke masyarakat secara luas,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Jamaludin mendorong PPU mulai mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah perlu memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), kata dia, membuat kemampuan keuangan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan transfer dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya melakukan pengendalian belanja. Potensi ekonomi lokal juga perlu dikembangkan untuk menciptakan sumber penerimaan baru. Salah satu sektor yang sebelumnya didorong Jamaludin adalah pariwisata yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber PAD. Menurutnya, tekanan anggaran semestinya menjadi momentum bagi PPU untuk melihat kembali struktur pendapatannya. Semakin besar ketergantungan terhadap sumber dana dari luar daerah, semakin terbatas pula ruang pemerintah ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal.
“Persoalan anggaran saat ini bukan hanya soal berapa besar dana yang tersedia, tetapi juga mengenai sejauh mana daerah memiliki kendali atas sumber pendapatannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/N/DPRDPPU)
