INFONUSA.CO, PENAJAM – Kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengelola APBD. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada persoalan fiskal, tetapi memastikan anggaran yang tersedia tetap mampu membiayai kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan kondisi fiskal setiap daerah berbeda sehingga kebijakan anggaran tidak dapat diperlakukan secara seragam. Menurutnya, PPU masih memiliki kapasitas APBD yang relatif besar dibandingkan sejumlah daerah lain, sehingga persoalan utamanya adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola sesuai kebutuhan.
“Jangan kita berfokus kepada fiskalnya, tapi lebih kepada bagaimana kita membuat sebuah kebijakan untuk keberlangsungan dengan dana yang ada untuk keberlangsungan semua, baik itu kesehatan, pendidikan,” kata Raup.
Ia menilai kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian karena merupakan kebutuhan fundamental masyarakat. Menurutnya, keterbatasan fiskal seharusnya ditempatkan sebagai tantangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar.
“Kalau kita hanya berfokus di situ, pasti jatuhnya banyak mengeluh. Kalau saya terbalik, bahwa itu sebagai tantangan,” ujarnya.
Raup mengatakan pembahasan anggaran antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu terus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendasar. Terlebih, dalam APBD terdapat sejumlah belanja yang bersifat wajib dan harus dipenuhi pemerintah daerah. Menurutnya, belanja wajib perlu ditempatkan terlebih dahulu sebelum anggaran diarahkan untuk kebutuhan lain yang masih dapat disesuaikan. Dengan begitu, ruang fiskal yang tersedia dapat digunakan secara lebih terukur.
“Kebutuhan ini kan bisa ya bisa tidak, tapi kalau kewajiban itu kan tidak bisa ditawar,” katanya.
Raup juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar penggunaan APBD dapat dipantau sekaligus memastikan anggaran yang terbatas tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang mendesak.
“Transparansi itu tentu penting. Yang kedua, memang dengan dana yang dianggap cukup terbatas dimanfaatkan betul-betul,” ujarnya.
Ia menilai belanja yang tidak bersifat fundamental atau tidak terlalu prinsip dapat dipertimbangkan kembali apabila kondisi anggaran membutuhkan penyesuaian. Sebaliknya, program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat perlu dipertahankan.
Raup menyebut sejumlah sektor pelayanan publik tetap berjalan, mulai dari kesehatan, fasilitas rumah sakit, pendidikan hingga bantuan pemerintah. Namun, pembangunan infrastruktur seperti jalan juga membutuhkan skala prioritas karena luas wilayah PPU membuat kebutuhan pembangunan sangat besar.
“Dengan rasa tanggung jawab, baik itu pemerintah maupun DPR sebagai dewan pengawas, tentunya kita bicara skala-skala prioritas. Walaupun semuanya prioritas,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terus menyesuaikan kebijakan belanja dengan kemampuan APBD. Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak semestinya hanya mengejar besarnya angka, tetapi memastikan setiap belanja memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Raup menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan. Keterbatasan fiskal, kata dia, perlu dijawab dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat. (ADV/N/DPRDPPU)
