Pemprov Tetapkan UMP Kaltim 2027 Bertambah Rp283 Ribu, Kini Capai Rp4,04 Juta

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (ist)

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (ist)

Infonusa.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Kini, besaran upah minimum ditetapkan sebesar Rp4.046.360 per bulan.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp283.929 atau 7,55 persen jika dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.762.431. Ketetapan ini tertulis dalam Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV.

Pengesahan aturan ini ditandatangani di Samarinda pada 21 November 2026. Dasar hukum kebijakan ini merujuk pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026.

Gubernur menegaskan bahwa kebijakan UMP 2027 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah yang telah disusun.

Aturan baru ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027. Gubernur menekankan pihak perusahaan dilarang keras memberikan gaji di bawah ketentuan UMP yang telah ditetapkan pemerintah.

Keputusan UMP 2027 ini didasarkan pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta surat Menteri Ketenagakerjaan RI tanggal 16 November 2026 terkait penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2027.

Diharapkan melalui pengumuman ini, informasi terkait besaran dan ketentuan UMP Kaltim 2027 dapat diketahui secara luas oleh pekerja, pengusaha, serta masyarakat Kalimantan Timur.

Berita Terkait

Firnadi Nilai Penghapusan Denda PKB Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan Daerah
Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat
Fasilitas Pendidikan di Pedalaman Kaltim Masih Terbatas, Agus Aras Minta Perhatian Serius
Lubang Tambang Masih Ancam Warga, Samsun Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan
APBD Kaltim Terus Menurun, Andi Satya Minta Anggaran Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Yenni : Perempuan Harus Diberi Ruang Lebih Luas dalam Pengambilan Kebijakan
Agusriansyah Minta Usulan MYC Rp1,24 Triliun Dikaji Matang Sebelum Disetujui
Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:51 WIB

Pemprov Tetapkan UMP Kaltim 2027 Bertambah Rp283 Ribu, Kini Capai Rp4,04 Juta

Senin, 16 November 2026 - 17:24 WIB

Firnadi Nilai Penghapusan Denda PKB Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat

Senin, 16 November 2026 - 16:57 WIB

Fasilitas Pendidikan di Pedalaman Kaltim Masih Terbatas, Agus Aras Minta Perhatian Serius

Senin, 16 November 2026 - 16:41 WIB

Lubang Tambang Masih Ancam Warga, Samsun Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan

Berita Terbaru