Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI

- Jurnalis

Minggu, 15 November 2026 - 17:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti implikasi sosial dan ekonomi dari fatwa MUI terhadap stabilitas sektor usaha di Kaltim Meski bukan regulasi negara secara normatif, ia menilai bahwa dampak psikologis fatwa tersebut memiliki pengaruh nyata bagi masyarakat.

Sarkowi menjelaskan bahwa munculnya fatwa sering kali memicu perubahan perilaku konsumen yang taat beragama secara signifikan. Hal ini berpotensi menekan volume produksi pelaku usaha hingga mengancam keberlangsungan operasional perusahaan.

“Fatwa bukan regulasi normatif. Namun, fatwa berdampak tidak langsung. Ketika fatwa menjadi acuan bagi masyarakat, dampaknya bisa terasa signifikan terhadap stabilitas sektor usaha,” ujarnya.

Ia menjelaskan dampak ekonomi yang terjadi jika fatwa mendapat respons yang lebih luas. Kondisi ini berpotensi memicu pengurangan pelanggan, efisiensi jam kerja, hingga risiko penutupan usaha yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

“Tentu berpengaruh. Pengurangan pelanggan akan berdampak pada produksi. Jika produksi turun, perusahaan mungkin mengurangi jam kerja atau melakukan efisiensi. Risiko terburuknya adalah penutupan usaha,” jelasnya.

Menghadapi potensi tersebut, Sarkowi mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah mitigasi.

“Dampak ini harus dipandang sebagai permasalahan serius yang harus dimitigasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah perlu memetakan potensi pengurangan lapangan kerja dan bertindak cepat,” tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Sarkowi mendorong penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh daerah. Ia mengusulkan program pelatihan disesuaikan dengan karakteristik spesifik serta kebutuhan dunia usaha di masing-masing kabupaten/kota.

“BLK harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun paket pelatihan sesuai kebutuhan lokal. Koordinasi antara Disnaker Provinsi dengan bupati serta wali kota menjadi kunci utama,” pungkasnya. (Adv/Ngl)

Berita Terkait

Listrik Kaltim Sering Padam, Sayid Muziburrachman Minta PLN Beri Kepastian
Porprov VII Kaltim Resmi Dibuka, DPRD Kaltim Tekankan Jadi Ajang Cetak Atlet Berprestasi
Salehuddin Apresiasi Aturan Larangan Rokok Elektrik di Institusi Polri
Syarifatul Serukan Akses Pendidikan Merata bagi Anak di Daerah Terpencil
Damayanti Ingatkan Pemerataan Pendidikan Tak Hanya Bertumpu pada Infrastruktur
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur, Perbaikan Jalan Rusak Jadi Prioritas Kerja Tahun 2027
Kaltim Masih Antre BBM, Legislatif Bakal Panggil Pertamina dan BPH Migas
Antisipasi Krisis Penanganan HIV/AIDS, Darlis Pattalongi Minta APBD Segera Dioptimalkan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 17:27 WIB

Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI

Minggu, 15 November 2026 - 17:21 WIB

Listrik Kaltim Sering Padam, Sayid Muziburrachman Minta PLN Beri Kepastian

Minggu, 15 November 2026 - 17:03 WIB

Porprov VII Kaltim Resmi Dibuka, DPRD Kaltim Tekankan Jadi Ajang Cetak Atlet Berprestasi

Minggu, 15 November 2026 - 16:47 WIB

Salehuddin Apresiasi Aturan Larangan Rokok Elektrik di Institusi Polri

Minggu, 15 November 2026 - 16:40 WIB

Syarifatul Serukan Akses Pendidikan Merata bagi Anak di Daerah Terpencil

Berita Terbaru