Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti implikasi sosial dan ekonomi dari fatwa MUI terhadap stabilitas sektor usaha di Kaltim Meski bukan regulasi negara secara normatif, ia menilai bahwa dampak psikologis fatwa tersebut memiliki pengaruh nyata bagi masyarakat.
Sarkowi menjelaskan bahwa munculnya fatwa sering kali memicu perubahan perilaku konsumen yang taat beragama secara signifikan. Hal ini berpotensi menekan volume produksi pelaku usaha hingga mengancam keberlangsungan operasional perusahaan.
“Fatwa bukan regulasi normatif. Namun, fatwa berdampak tidak langsung. Ketika fatwa menjadi acuan bagi masyarakat, dampaknya bisa terasa signifikan terhadap stabilitas sektor usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan dampak ekonomi yang terjadi jika fatwa mendapat respons yang lebih luas. Kondisi ini berpotensi memicu pengurangan pelanggan, efisiensi jam kerja, hingga risiko penutupan usaha yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
“Tentu berpengaruh. Pengurangan pelanggan akan berdampak pada produksi. Jika produksi turun, perusahaan mungkin mengurangi jam kerja atau melakukan efisiensi. Risiko terburuknya adalah penutupan usaha,” jelasnya.
Menghadapi potensi tersebut, Sarkowi mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah mitigasi.
“Dampak ini harus dipandang sebagai permasalahan serius yang harus dimitigasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah perlu memetakan potensi pengurangan lapangan kerja dan bertindak cepat,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Sarkowi mendorong penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh daerah. Ia mengusulkan program pelatihan disesuaikan dengan karakteristik spesifik serta kebutuhan dunia usaha di masing-masing kabupaten/kota.
“BLK harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun paket pelatihan sesuai kebutuhan lokal. Koordinasi antara Disnaker Provinsi dengan bupati serta wali kota menjadi kunci utama,” pungkasnya. (Adv/Ngl)










