Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kapolri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan institusi Polri.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya strategis untuk melindungi kesehatan anggota kepolisian sekaligus masyarakat luas.
Menurut Salehuddin, kebijakan tersebut harus dihormati oleh seluruh pihak. Aturan ini menjadi pengingat serius mengenai potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik dalam jangka panjang.
“Kalau untuk sekarang ini, kalau ada aturan di Polri, kita mendukungnya, menghormati. Dengan ada kebijakan dari Polri, itu juga mungkin untuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat secara umum, termasuk juga aparat Polri,” ucap Salehuddin.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Penerapan sanksi bagi anggota yang melanggar ketentuan dipandang perlu agar aturan tidak sekadar menjadi imbauan semata.
Menurutnya, institusi Polri memikul tanggung jawab besar sebagai contoh kedisiplinan bagi instansi pemerintah lainnya. Konsistensi dalam menegakkan aturan internal sangat penting untuk menunjukkan citra positif kepada masyarakat luas.
“Saya berharap, khususnya di institusi Polri, mekanisme hukum harus ditegakkan. Karena bagaimanapun, institusi Polri ini sudah menjadi salah satu bagian semacam percontohan institusi pegawai pemerintah, yang harusnya menjadi contoh baik bagi masyarakatnya,” tegasnya.
Salehuddin turut menyoroti bahaya kandungan nikotin dalam rokok elektrik yang dapat memicu ketergantungan. Ia berharap langkah tegas dari Polri ini dapat memotivasi instansi lain untuk turut mengedepankan aspek kesehatan.
“Kita tetap mendukung petuah dari Kapolri dan aturan yang mengedepankan kesehatan ke depannya,” pungkas Salehuddin. (Adv/Ngl)










