Infonusa.co, Samarinda – Dukungan dana internasional dari Global Fund untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kalimantan Timur diperkirakan berakhir pada 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah antisipasi agar layanan kesehatan bagi pasien tidak terhenti.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut ketergantungan daerah terhadap hibah tersebut masih sangat tinggi. Data menunjukkan sekitar 80 persen pembiayaan penanganan HIV/AIDS di Kaltim saat ini masih ditopang oleh dana dari lembaga internasional tersebut.
“Kesepahamannya harus dibangun, bahwa penanggulangan tidak hanya lewat APBN, tapi juga dialokasikan dari APBD,” ujar Darlis.
Ia menekankan bahwa penanganan penyakit ini tidak bisa lagi terus-menerus bertumpu pada bantuan luar.
Darlis menyampaikan bahwa ketersediaan obat menjadi fokus utama jika transisi anggaran tidak dipersiapkan dengan matang. Menurutnya, pengobatan HIV/AIDS membutuhkan terapi berkelanjutan yang tidak boleh terputus, sehingga dukungan APBD sangat krusial bagi pasien terdampak.
“Misalnya dana Global Fund terhenti dan obat habis, kemudian dari mana lagi pasien bisa dapat obat jika tidak dianggarkan lewat APBD,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat ada 297 kasus baru sepanjang 2026. Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 111 kasus, disusul Balikpapan sebanyak 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.
“Untuk penyakit ini, pengidap terbanyak ada di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus ada penanganan lebih lanjut,” kuncinya.
Darlis menambahkan, tingginya mobilitas penduduk serta dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara harus menjadi pertimbangan dalam merancang anggaran.
Selain itu, koordinasi antarwilayah juga perlu diperkuat sebab banyak pasien yang menjalani pengobatan lintas daerah melalui sistem rujukan. (Adv/Ngl)










