Infonusa.co, Samarinda – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang masih dirasakan masyarakat Kalimantan Timur mendapat sorotan pihak legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, secara tegas menyatakan ketidakpuasannya atas penjelasan dari pihak pertamina.
Giaz menilai data yang disampaikan dalam rapat koordinasi sebelumnya belum memberikan solusi konkret. Menurutnya, akar permasalahan distribusi BBM di Kaltim belum sepenuhnya terselesaikan sehingga antrean di SPBU masih terjadi hingga saat ini.
“Saya belum bisa puas kalau antrean masih terjadi di masyarakat. Kuota memang perlu ditambah, tetapi semuanya juga harus dievaluasi. Saya masih belum menemukan benang merah persoalan ini sehingga belum bisa memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat,” ujar Giaz.
Sebagai langkah strategis, DPRD Kaltim berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tingkat pusat. Penambahan kuota menjadi salah satu opsi utama untuk mengurangi kepadatan antrean yang sudah lama dikeluhkan warga.
Giaz mengaku heran dengan kondisi yang menimpa Kaltim. Mengingat Kaltim merupakan wilayah penghasil minyak dan gas bumi, serta memiliki fasilitas pengolahan atau kilang minyak berskala besar, namun masih dihadapkan dengan antrean panjang BBM.
Ia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam, jika dalam waktu dekat permasalahan antrean tidak juga terselesaikan, pihaknya siap memanggil kembali pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan.
“Kalau antrean ini masih tetap terjadi, saya akan panggil lagi dan kita gelar RDP kembali. Pokoknya harus sampai selesai, sampai benar-benar tidak ada antrean lagi,” tegasnya.
Selain penambahan kuota, Giaz juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait distribusi BBM di wilayah Kaltim. Dirinya ingin memastikan bahwa distribusi di lapangan dapat tepat sasaran dan tidak mengalami kendala yang merugikan masyarakat.
Giaz berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPH Migas mampu menghasilkan kinerja nyata agar distribusi BBM di Kaltim berjalan lebih teratur.
DPRD Kaltim akan terus memantau perkembangan di lapangan secara ketat. Komitmen ini diambil demi menjamin hak masyarakat mendapatkan akses BBM yang mudah tanpa harus membuang waktu dalam antrean panjang. (Adv/Ngl)










