Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra

Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, merespons pernyataan Menteri Keuangan terkait kekurangan penerimaan pajak nasional yang menyentuh angka Rp514 triliun.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak membebankan masalah tersebut kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Nurhadi menilai pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus mengejar target pajak. Evaluasi penggunaan anggaran negara dianggap lebih mendesak agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan.

“Sekarang masyarakat sudah terlalu banyak dibebani pajak. Hampir semua kegiatan ada pajaknya. Tetapi, manfaat yang kembali dirasakan masyarakat justru masih sangat minim,” ucap Nurhadi

Ia turut menyoroti efektivitas program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mempertanyakan kajian serta manfaat dari program-program tersebut bagi masyarakat luas.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari sumber pemasukan lain dengan mengoptimalkan hasil kekayaan negara dan kontribusi BUMN. Ia menekankan pentingnya pemerintah membenahi pola belanja sebelum meminta tambahan pajak dari masyarakat.

“Sudah tahu kita ini kekurangan uang, kok malah belanja semena-mena. Kalau membutuhkan dana, seharusnya pemerintah juga bisa mencari sumber pemasukan dari BUMN dan mengoptimalkan hasil kekayaan negara kita,” tegasnya.

Nurhadi bahkan menganalogikan situasi ini dengan peran orang tua yang harus bijak dalam mengatur keuangan keluarga.

“Harusnya sejahterakan dulu anaknya. Orang tua juga harus ikat pinggang kencang-kencang. Jangan sampai masyarakat terus diminta bekerja keras dan membayar pajak, sementara pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap pengeluarannya,” pungkasnya (Adv/Ngl)

Berita Terkait

Firnadi Nilai Penghapusan Denda PKB Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan Daerah
Fasilitas Pendidikan di Pedalaman Kaltim Masih Terbatas, Agus Aras Minta Perhatian Serius
Lubang Tambang Masih Ancam Warga, Samsun Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan
APBD Kaltim Terus Menurun, Andi Satya Minta Anggaran Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Yenni : Perempuan Harus Diberi Ruang Lebih Luas dalam Pengambilan Kebijakan
Agusriansyah Minta Usulan MYC Rp1,24 Triliun Dikaji Matang Sebelum Disetujui
Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI
Listrik Kaltim Sering Padam, Sayid Muziburrachman Minta PLN Beri Kepastian
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:24 WIB

Firnadi Nilai Penghapusan Denda PKB Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat

Senin, 16 November 2026 - 16:57 WIB

Fasilitas Pendidikan di Pedalaman Kaltim Masih Terbatas, Agus Aras Minta Perhatian Serius

Senin, 16 November 2026 - 16:41 WIB

Lubang Tambang Masih Ancam Warga, Samsun Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan

Senin, 16 November 2026 - 16:21 WIB

Yenni : Perempuan Harus Diberi Ruang Lebih Luas dalam Pengambilan Kebijakan

Berita Terbaru