Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, merespons pernyataan Menteri Keuangan terkait kekurangan penerimaan pajak nasional yang menyentuh angka Rp514 triliun.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak membebankan masalah tersebut kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Nurhadi menilai pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus mengejar target pajak. Evaluasi penggunaan anggaran negara dianggap lebih mendesak agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan.
“Sekarang masyarakat sudah terlalu banyak dibebani pajak. Hampir semua kegiatan ada pajaknya. Tetapi, manfaat yang kembali dirasakan masyarakat justru masih sangat minim,” ucap Nurhadi
Ia turut menyoroti efektivitas program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mempertanyakan kajian serta manfaat dari program-program tersebut bagi masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari sumber pemasukan lain dengan mengoptimalkan hasil kekayaan negara dan kontribusi BUMN. Ia menekankan pentingnya pemerintah membenahi pola belanja sebelum meminta tambahan pajak dari masyarakat.
“Sudah tahu kita ini kekurangan uang, kok malah belanja semena-mena. Kalau membutuhkan dana, seharusnya pemerintah juga bisa mencari sumber pemasukan dari BUMN dan mengoptimalkan hasil kekayaan negara kita,” tegasnya.
Nurhadi bahkan menganalogikan situasi ini dengan peran orang tua yang harus bijak dalam mengatur keuangan keluarga.
“Harusnya sejahterakan dulu anaknya. Orang tua juga harus ikat pinggang kencang-kencang. Jangan sampai masyarakat terus diminta bekerja keras dan membayar pajak, sementara pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap pengeluarannya,” pungkasnya (Adv/Ngl)










