Infonusa.co, Samarinda – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran senilai Rp1,24 triliun untuk proyek kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) tengah memicu polemik di lingkungan DPRD Kaltim. Langkah ini diambil di tengah proyeksi penyusutan APBD yang diperkirakan berada di angka Rp12 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa pihaknya bersikap hati-hati dalam menanggapi persoalan tersebut.
Agusriansyah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tahapan pembahasan yang selama ini dinilai belum dilalui oleh pemerintah daerah.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” ucap Agusriansyah
Ketegangan ini bermula ketika pimpinan DPRD Kaltim menggelar rapat internal pada Minggu (15/11/2026) malam. Rapat yang semula merupakan agenda kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dialihkan menjadi rapat pimpinan menyusul adanya dua kali permohonan dengan nilai berbeda dari pihak Pemprov.
Pemprov Kaltim tercatat mengirimkan surat usulan tertanggal 11 November senilai Rp1,28 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp1,24 triliun pada 12 November 2026.
Usulan tersebut mencakup pembangunan strategis seperti ruas jalan Sotek-Bongan, Jalan Kepala Telake, serta pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II yang akan dibiayai hingga tahun 2029.
Bagi DPRD Kaltim, pemerintah provinsi perlu memastikan keberlanjutan proyek tersebut tetap terjaga tanpa mengganggu alokasi anggaran untuk kebutuhan lain. Mengingat kemampuan fiskal daerah yang diprediksi menyempit, pemerintah dituntut untuk memaparkan kondisi keuangan secara transparan untuk dua hingga tiga tahun ke depan.
Agusriansyah turut mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan dokumen pendukung, mulai dari studi kelayakan, dokumen AMDAL, desain teknis, kepastian lahan, hingga rencana operasional tenaga medis bagi rumah sakit tersebut.
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan, lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat,” ujar Agusriansyah.
Ketepatan waktu pengajuan juga menjadi catatan penting bagi DPRD. Mengingat usulan tersebut baru masuk pada bulan November, sementara siklus perencanaan seharusnya sudah terkonsolidasi sejak penyusunan RKPD, dewan meminta penjelasan apakah proses ini telah dikonsultasikan dengan Inspektorat ataupun BPK.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim menjadwalkan rapat pimpinan diperluas bersama TAPD pada Senin malam (16/11/2026). Kemudian pembahasan mendalam bersama TAPD dan Banggar akan dilanjutkan pada Selasa (17/11/2026) untuk menentukan arah kebijakan atas usulan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. (Adv/Ngl)










