Infonusa.co, Samarinda – Lubang bekas tambang di Kalimantan Timur hingga kini masih menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Selain masalah lingkungan, persoalan ini memicu desakan evaluasi serius terkait kewajiban pemulihan lahan yang dibebankan kepada perusahaan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyoroti ketimpangan yang terjadi antara nilai jaminan reklamasi dengan biaya pemulihan di lapangan. Saat ini, jaminan reklamasi yang tersedia tercatat sekitar Rp150 juta per hektare.
“Kalau jaminan reklamasi hanya Rp150 juta per hektare, sementara untuk melakukan pemulihan bisa sampai Rp1 miliar, tentu ada ketimpangan yang harus kita perhatikan,” ucap Samsun, Senin (16/11/2026).
Menurut Samsun, angka tersebut berpotensi membuat perusahaan tidak maksimal dalam memulihkan lahan bekas tambang.
Dirinya khawatir perusahaan akan cenderung meninggalkan lubang bekas tambang karena dana jaminan yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya pemulihan.
Samsun menegaskan bahwa risiko lingkungan seharusnya sudah masuk dalam perhitungan perusahaan sebelum izin diberikan.
“Risiko-risiko pertambangan itu harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai setelah kegiatan tambang selesai, justru meninggalkan persoalan dan membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun meminta agar masyarakat tidak menjadi pihak yang disalahkan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di wilayah mereka.
“Jangan masyarakat yang sudah tinggal lebih dulu di situ kemudian disalahkan. Perusahaan harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat sejak awal,” imbuhnya.
Samsun berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi mendalam terkait permasalahan tersebut. Langkah ini dinilai krusial agar perusahaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemulihan ekosistem dan keselamatan warga di sekitar lubang tambang. (Adv/Ngl)










