Lubang Tambang Masih Ancam Warga, Samsun Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun

Infonusa.co, Samarinda – Lubang bekas tambang di Kalimantan Timur hingga kini masih menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Selain masalah lingkungan, persoalan ini memicu desakan evaluasi serius terkait kewajiban pemulihan lahan yang dibebankan kepada perusahaan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyoroti ketimpangan yang terjadi antara nilai jaminan reklamasi dengan biaya pemulihan di lapangan. Saat ini, jaminan reklamasi yang tersedia tercatat sekitar Rp150 juta per hektare.

“Kalau jaminan reklamasi hanya Rp150 juta per hektare, sementara untuk melakukan pemulihan bisa sampai Rp1 miliar, tentu ada ketimpangan yang harus kita perhatikan,” ucap Samsun, Senin (16/11/2026).

Menurut Samsun, angka tersebut berpotensi membuat perusahaan tidak maksimal dalam memulihkan lahan bekas tambang.

Dirinya khawatir perusahaan akan cenderung meninggalkan lubang bekas tambang karena dana jaminan yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya pemulihan.

Samsun menegaskan bahwa risiko lingkungan seharusnya sudah masuk dalam perhitungan perusahaan sebelum izin diberikan.

“Risiko-risiko pertambangan itu harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai setelah kegiatan tambang selesai, justru meninggalkan persoalan dan membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun meminta agar masyarakat tidak menjadi pihak yang disalahkan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

“Jangan masyarakat yang sudah tinggal lebih dulu di situ kemudian disalahkan. Perusahaan harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat sejak awal,” imbuhnya.

Samsun berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi mendalam terkait permasalahan tersebut. Langkah ini dinilai krusial agar perusahaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemulihan ekosistem dan keselamatan warga di sekitar lubang tambang. (Adv/Ngl)

Berita Terkait

Firnadi Nilai Penghapusan Denda PKB Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan Daerah
Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat
Fasilitas Pendidikan di Pedalaman Kaltim Masih Terbatas, Agus Aras Minta Perhatian Serius
APBD Kaltim Terus Menurun, Andi Satya Minta Anggaran Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Yenni : Perempuan Harus Diberi Ruang Lebih Luas dalam Pengambilan Kebijakan
Agusriansyah Minta Usulan MYC Rp1,24 Triliun Dikaji Matang Sebelum Disetujui
Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI
Listrik Kaltim Sering Padam, Sayid Muziburrachman Minta PLN Beri Kepastian
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:24 WIB

Firnadi Nilai Penghapusan Denda PKB Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat

Senin, 16 November 2026 - 16:57 WIB

Fasilitas Pendidikan di Pedalaman Kaltim Masih Terbatas, Agus Aras Minta Perhatian Serius

Senin, 16 November 2026 - 16:41 WIB

Lubang Tambang Masih Ancam Warga, Samsun Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan

Senin, 16 November 2026 - 16:21 WIB

Yenni : Perempuan Harus Diberi Ruang Lebih Luas dalam Pengambilan Kebijakan

Berita Terbaru