Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kaltim menyambut positif kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pempeov) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga 22 November 2026.
Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini dipandang sebagai solusi strategis untuk mendongkrak penerimaan daerah di penghujung tahun 2026.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi, program serupa sebelumnya mampu memberikan hasil yang signifikan bagi kas daerah.
“Relaksasi ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, apalagi menjelang akhir tahun. Programnya sudah dua kali dilaksanakan dan dari laporan yang masuk ke Komisi II, hasilnya cukup baik,” ucap Firnadi.
Firnadi mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan para wajib pajak yang selalu disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Ia khawatir kebijakan keringanan bagi penunggak pajak akan menurunkan antusiasme warga yang taat.
“Jangan sampai kebijakan keringanan ini justru membuat masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak menjadi kurang termotivasi. Mereka tentu bisa bertanya, mengapa yang patuh tidak memperoleh penghargaan?” tambahnya.
Namun, Pemprov Kaltim telah mengonfirmasi adanya skema penghargaan bagi mereka yang patuh. Diharapkan langkah ini mampu menjaga keseimbangan sehingga kepatuhan pajak tetap terjaga tanpa mengabaikan optimalisasi pendapatan negara.
“Dari komunikasi yang kami lakukan, pemerintah ternyata juga menyiapkan penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Dengan begitu, kebijakan relaksasi dan apresiasi ini bisa berjalan beriringan,” katanya.
Masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diimbau segera memanfaatkan program penghapusan denda yang berlangsung pada 21 September hingga 22 November 2026. (Adv/Ngl)










