INFONUSA.CO, PENAJAM — Pemerintah pusat didorong segera merealisasikan anggaran kurang bayar sekitar Rp300 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). DPRD PPU menilai keterlambatan pencairan anggaran tersebut dapat mempersempit ruang fiskal daerah dan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.
Wakil Ketua DPRD PPU, Syahrudin, mengatakan anggaran kurang bayar tersebut menjadi salah satu sumber penting dalam menopang belanja daerah. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan kepastian kapan dana tersebut dapat direalisasikan.
“Anggaran Rp300 miliar itu saya kira ini bentuk rasa ketidakadilan pemerintah pusat bahwa kita sebagai daerah penghasil. Karena sudah ada keputusan Kemenkeu itu, sehingga kami berharap apa yang sudah disampaikan kepada kami harus segera direalisasikan,” kata Syahrudin.
Menurutnya, persoalan kurang bayar tidak hanya berkaitan dengan nominal anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menjalankan program yang telah direncanakan. Ketika dana tersebut tertunda, ruang pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan ikut terbatas.
“Karena belanja kami itu dari sana. Kalau itu ditunda, maka semua kegiatannya akan tertunda,” ujarnya.
Syahrudin berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar tersebut agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk melanjutkan pembangunan. Setelah anggaran tersedia, ia mendorong pemerintah daerah mengarahkan belanja pada kebutuhan yang dinilai masih mendesak. Salah satunya pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan di sejumlah wilayah PPU.
“Kalau saya melihatnya, harus fokus pada infrastruktur. Karena di mana-mana jalan masih tanah,” katanya.
Namun, menurut Syahrudin, pembangunan infrastruktur juga harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut listrik, air bersih, dan pendidikan sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan anggaran.
“Tidak kalah penting kebutuhan dasar seperti listrik, air dan pendidikan yang menjadi prioritas utama yang kepala daerah harus maksimalkan untuk dibangun,” tuturnya.
Ia menilai realisasi kurang bayar akan memberikan tambahan ruang bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebaliknya, jika pembayaran terus tertunda, keterbatasan fiskal dapat memengaruhi kemampuan daerah menjalankan program sesuai target.
Bagi DPRD PPU, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Perbaikan jalan, peningkatan akses pendidikan, serta ketersediaan listrik dan air bersih dinilai menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang masih harus diperkuat. Karena itu, Syahrudin kembali meminta pemerintah pusat segera merealisasikan anggaran yang menjadi hak daerah tersebut.
“Harapan kami, kurang bayar segera direalisasikan agar kita bisa membangun daerah sesuai harapan dan visi misi kepala daerah kita,” pungkasnya. (ADV/N/DPRDPPU)
