Infonusa.co, Kukar – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Delta Mahakam, kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan aktivitas melaut dan kebutuhan sehari-hari pada ketersediaan BBM.
Ironisnya, masyarakat yang hidup di kawasan penghasil minyak dan gas justru menghadapi kesulitan mendapatkan bahan bakar. Harga BBM di tingkat nelayan bahkan dilaporkan melonjak hingga Rp550.000 per jerigen, jauh di atas harga normal dan semakin menekan kondisi ekonomi warga.
Merespons situasi tersebut, Maritim Muda Kutai Kartanegara menilai persoalan ini membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif. Penyelesaian tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Delta Mahakam.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara didorong untuk segera melakukan evaluasi distribusi kuota BBM di kawasan pesisir serta membentuk satuan tugas pengawasan guna mencegah penimbunan dan kebocoran distribusi.
Di sisi lain, pemerintah desa diharapkan aktif mendata kebutuhan riil BBM nelayan, memperketat pengawasan distribusi lokal, dan segera melaporkan kondisi darurat kepada pemerintah daerah.
Selain itu, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) juga dinilai perlu mengambil langkah konkret melalui dukungan logistik darurat, optimalisasi program CSR, serta fasilitasi jalur distribusi BBM bersubsidi untuk masyarakat pesisir.
Ketua Maritim Muda Kutai Kartanegara menegaskan bahwa krisis ini harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin luas.
“Kelangkaan dan mahalnya BBM bukan hanya menghambat aktivitas melaut, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Jika kondisi ini terus dibiarkan, nelayan berpotensi kehilangan mata pencaharian dan terpaksa beralih profesi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak krisis terhadap kehidupan sosial masyarakat.
“Di wilayah seperti Desa Tanjung Brukang, warga mulai kesulitan menyalakan genset akibat tingginya harga BBM. Dampaknya, aktivitas malam hari lumpuh total karena minimnya akses listrik. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi sudah menyentuh kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Maritim Muda Kutai Kartanegara mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kukar, pemerintah desa terkait, dan manajemen PHM segera menggelar forum bersama guna merumuskan langkah penanganan yang cepat, konkret, dan berkelanjutan.
