Infonusa.co, Samarinda – Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi lintas elemen masyarakat di Avens Cafe, Samarinda, Jumat (23/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi, hingga organisasi kepemudaan untuk membahas dinamika dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya terkait proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman.
Dalam forum itu, Rektor Universitas Mulawarman turut hadir memenuhi undangan Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur sebagai bagian dari ruang dialog terbuka. Para peserta menyampaikan aspirasi, keresahan, serta harapan terhadap masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.
Forum menilai Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga dari berbagai kepentingan yang dinilai dapat mencederai independensi akademik dan keharmonisan sosial masyarakat.
Konsolidasi tersebut digelar sebagai respons atas dinamika Pilrek Unmul yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis ke dalam ruang akademik. Forum menegaskan dunia pendidikan tinggi tidak boleh dijadikan alat politik dalam bentuk apa pun.
“Setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap integritas akademik dan prinsip meritokrasi,” demikian pernyataan forum dalam kegiatan tersebut.
Forum juga menilai pembiaran terhadap praktik politisasi kampus berpotensi memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal di tengah masyarakat Kalimantan Timur.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa kampus tidak boleh menjadi arena perebutan pengaruh politik.
“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, meminta kondusivitas Universitas Mulawarman tetap dijaga di tengah momentum pemilihan rektor.
“Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, juga mengingatkan bahwa politisasi pendidikan dapat berdampak pada stabilitas sosial masyarakat.
“Kami bicara bukan hanya soal kampus. Ini soal stabilitas sosial. Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” katanya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan, yang menegaskan forum tersebut bukan forum politik praktis, melainkan ruang dialog mengenai dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
Sementara akademisi Prof. Adri Patton menilai banyak capaian dan prestasi yang diraih Universitas Mulawarman di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Karena itu, menurutnya, proses pemilihan rektor seharusnya lebih menonjolkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas dibanding dukungan politik.
Sebagai bentuk komitmen moral, para tokoh yang hadir turut menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Pernyataan tersebut berisi penolakan terhadap segala bentuk politisasi kampus dan dorongan agar proses Pilrek Unmul berjalan bersih, objektif, dan bermartabat.
Forum menyebut surat pernyataan sikap itu akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bentuk aspirasi masyarakat Kalimantan Timur terkait situasi dunia pendidikan, khususnya di Universitas Mulawarman.
Dalam sikap resminya, Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menyatakan:
1. Menolak secara tegas dan tanpa kompromi segala bentuk politisasi dunia pendidikan tinggi.
2. Menyatakan kampus harus steril dari kepentingan politik praktis, afiliasi partai, maupun intervensi kekuasaan.
3. Mengingatkan bahwa penyalahgunaan ruang akademik berpotensi memicu instabilitas sosial di masyarakat.
4. Mendesak proses Pilrek Unmul berjalan murni berdasarkan kapasitas, integritas, dan prinsip akademik.
5. Menegaskan bahwa Universitas Mulawarman harus dijaga sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.
Forum ini menegaskan bahwa jika dunia pendidikan dibiarkan menjadi alat politik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi universitas, melainkan juga masa depan generasi bangsa, stabilitas politik daerah dan ketenangan sosial masyarakat Kalimantan Timur.
