Infonusa.co, Samarinda – Jajaran DPRD Kota Samarinda memberikan catatan penting bahwa program penanggulangan banjir di Kota Tepian wajib digarap secara komprehensif, komit, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan perbaikan drainase secara parsial di titik-titik tertentu.
Sistem tata kelola dan pengendalian debit air dinilai harus didesain saling terintegrasi satu sama lain agar ampuh mereduksi titik genangan secara optimal saat intensitas hujan tinggi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengutarakan bahwa opsi pembuatan sodetan atau saluran pintas baru yang langsung bermuara ke Sungai Mahakam merupakan salah satu terobosan strategis yang patut diakomodasi. Langkah ini diyakini mampu mempercepat pembuangan massa air dari kawasan permukiman yang menjadi langganan banjir.
Ia menekankan, pengerjaan infrastruktur pembuangan air ini wajib direncanakan dalam satu kesatuan sistem yang padu, sehingga seluruh jaringan parit sekunder maupun primer di Samarinda dapat saling terkoneksi dengan presisi.
“Skema penanganan banjir ini mutlak harus menyentuh hulu hingga hilir secara total. Jalur distribusi air antar-kawasan wajib terhubung dengan akurat agar fungsi drainase perkotaan kita bisa bekerja secara maksimal,” papar Deni.
Deni memaparkan, dilema banjir menahun di Samarinda mustahil tuntas apabila pemerintah daerah sekadar melakukan tambal sulam pada satu titik parit yang tersumbat. Peta tata air kota dinilai perlu dikuliti secara mendetail agar aliran air saat cuaca ekstrem tidak menumpuk dan merendam fasilitas publik.
Salah satu zona krusial yang mendapat atensi khusus dewan adalah kawasan Suryanata yang terletak di wilayah Kelurahan Bukit Pinang. Menurut analisisnya, koridor tersebut sangat membutuhkan suplai sodetan tambahan yang memotong dari arah Jalan Antasari, sehingga limpasan air dapat dialirkan secara lurus menuju badan Sungai Mahakam.
”Apabila konektivitas antar-saluran ini berhasil dimatangkan, kami sangat optimis intensitas serta durasi genangan air di beberapa kawasan rawan dapat dipangkas secara signifikan,” terangnya secara optimistis.
Lebih jauh, pihak parlemen meminta faktor keterbatasan kapasitas fiskal atau anggaran daerah tidak dijadikan alibi yang menghambat jalannya program masterplan pengendalian banjir.
Sinergisitas serta komitmen politik yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar proyek infrastruktur prioritas ini tetap berjalan konsisten di lapangan. (San/Adv)
