Infonusa.co, Samarinda – Dinas Pendidikan memang telah berulang kali mensosialisasi aturan jarak rumah dan daya tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun, di lapangan, DPRD Kota Samarinda menemukan fakta bahwa tingginya obsesi masyarakat terhadap predikat “sekolah favorit” masih menjadi batu sandungan utama pemerataan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pemerintah telah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem penerimaan siswa, termasuk daya tampung sekolah, wilayah penerimaan, hingga program pemerataan kualitas pendidikan.
Namun, menurutnya, banyak orang tua yang sejak awal telah menentukan sekolah tujuan bagi anaknya sehingga berbagai informasi yang disampaikan belum tentu mengubah pilihan tersebut.
“Sebagian orang tua memang sudah memiliki sekolah pilihan untuk anaknya. Karena itu, meskipun sosialisasi sudah dilakukan, minat pada sekolah tertentu tetap tinggi,” ucapnya.
Puji menjelaskan, selain faktor nama besar sekolah, alasan lingkungan pertemanan (ikut-ikutan teman) juga sering membuat siswa nekat mendaftar ke sekolah yang lokasinya sangat jauh dari rumah.
“Ada juga yang tetap memilih sekolah tertentu karena faktor lingkungan pertemanan, meskipun lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal,” katanya.
Ia menuturkan pemerintah daerah terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi pilihan masyarakat. Namun, proses membangun kepercayaan publik terhadap seluruh satuan pendidikan membutuhkan waktu.
Selain itu, persebaran sekolah yang belum sepenuhnya seimbang dengan pertumbuhan penduduk di beberapa kawasan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerimaan siswa baru.
Sri Puji menilai sekolah-sekolah yang baru berdiri sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan kepercayaan yang sama dari masyarakat dibanding sekolah yang sudah lama beroperasi.
“Masih ada anggapan bahwa sekolah yang sudah lama berdiri lebih unggul. Padahal sekolah baru juga terus didorong untuk memiliki kualitas yang setara,” ujarnya.
Untuk mendukung pemerataan pendidikan, pemerintah terus melakukan peningkatan kompetensi guru, distribusi tenaga pendidik yang lebih merata, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang dijalankan.
Ia berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan yang sama kepada seluruh sekolah sehingga tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai dan persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Tantangannya adalah membangun keyakinan bahwa setiap sekolah memiliki peluang yang sama untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik,” pungkasnya. (Sb/Adv)
