Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meninjau ulang skala prioritas pembangunan. Pihak parlemen menuntut agar program penanganan jalan-jalan rusak di Kota Tepian didahulukan secara radikal sebelum melangkah ke proyek-proyek fisik kosmetik lainnya.
Desakan kuat ini mencuat menyusul membanjirnya keluhan masyarakat, bahkan di beberapa titik, warga terpaksa turun ke jalan menggalang swadaya untuk menambal lubang secara mandiri akibat lambannya respons pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, membeberkan bahwa secara administratif pihaknya memang belum mengantongi dokumen resmi mengenai total panjang atau jumlah ruas jalan yang mengalami degradasi mutu. Kendati demikian, laporan berkala yang dikirimkan oleh konstituen dinilai sudah lebih dari cukup sebagai lampu kuning bagi instansi terkait untuk segera bertindak di lapangan.
”Secara hitam di atas putih, data detail kerusakan jalan memang belum disodorkan kepada kami. Namun, jeritan dan aduan dari masyarakat tidak pernah putus, bahkan ada yang sampai patungan membeli semen untuk menambal jalan sendiri. Fenomena sosiologis ini harus dibaca sebagai kritik tajam sekaligus peringatan serius bagi pemerintah,” ungkap Rohim.
Menurut kacamata politisi ini, jaringan jalan merupakan urat nadi infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi dan mobilitas harian warga. Oleh karena itu, pos anggarannya wajib ditempatkan pada urutan teratas dalam struktur belanja daerah, melampaui program pembangunan non-primer lainnya.
Ia menambahkan, kelayakan jalan tidak sekadar memperlancar arus transportasi publik, melainkan menjadi instrumen vital dalam menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang.
“Akses jalan yang mantap adalah hak dasar warga yang digunakan setiap detik. Maka dari itu, kompas anggaran daerah seharusnya dikunci terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan mendasar ini. Setelah semua akses jalan publik aman dan mulus, barulah pemkot bisa beralih memikirkan program pembangunan sekunder,” kritik Rohim secara lugas.
Lebih spesifik, Abdul Rohim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk melakukan reformasi paradigma berpikir dengan menjadikan program perbaikan jalan sebagai episentrum fokus dalam perancangan maupun eksekusi program kerja.
Dirinya mengaku miris melihat realitas di mana kubangan jalan masih jamak dijumpai dan dikeluhkan. Aksi warga yang bergotong royong melakukan penambalan mandiri dinilai sebagai tamparan bagi birokrasi, meskipun di sisi lain menunjukkan tingginya rasa kepedulian masyarakat terhadap keselamatan pengguna jalan.
”Fenomena warga menambal jalan secara swadaya ini adalah sinyal kuat bahwa akselerasi pembenahan infrastruktur jalan sudah sangat mendesak. Jangan biarkan masyarakat mengambil alih tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh negara,” tutupnya secara tegas. (San/Adv)
