Infonusa.co, Samarinda – Jajaran Komisi II DPRD Kota Samarinda melayangkan peringatan dini kepada Pemerintah Kota agar tidak menghalalkan segala cara dalam memburu kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa nafsu meningkatkan pundi-pundi kas daerah tidak boleh melahirkan paket kebijakan baru yang justru membebani kondisi finansial masyarakat.
Iswandi memaparkan, berdasarkan rapor kinerja keuangan hingga pertengahan tahun 2026, realisasi serapan PAD Kota Tepian sebenarnya masih berada dalam koridor yang aman sesuai dengan target perencanaan. Kendati didapati beberapa sektor retribusi yang performanya loyo, secara makro akumulasi pendapatan daerah masih memperlihatkan kurva pertumbuhan yang positif.
”Secara garis besar, progres capaian PAD kita masih on the track. Memang ada fluktuasi di mana sejumlah sektor mampu melompat melampaui target dan ada pula yang butuh akselerasi ekstra, namun secara total komparasi angkanya masih sesuai ekspektasi,” urai Iswandi.
Meski demikian, politisi senior ini mewanti-wanti agar ambisi mengejar kemandirian fiskal daerah tidak berujung pada tindakan pintas yang merugikan rakyat. Otoritas eksekutif diminta untuk mengubah arah kompas strategi dengan lebih fokus menyumbat setiap celah kebocoran anggaran serta mengoptimalkan kantong-kantong pendapatan yang selama ini luput dari pengelolaan.
“Jangan sampai demi mengejar gengsi angka PAD yang tinggi, masyarakat yang justru disodori beban pungutan tambahan. Fokus utama pemkot harus diarahkan pada pembenahan manajemen tata kelola potensi yang ada agar daya serapnya jauh lebih maksimal,” kritik Iswandi secara lugas.
Lebih spesifik, Iswandi menyoroti implementasi kebijakan program parkir berlangganan yang belakangan memicu polemik di tengah publik. Menurut pandangannya, warga yang telah menunjukkan kepatuhan hukum dengan melunasi retribusi parkir tahunan wajib diganjar dengan fasilitas pelayanan yang sepadan, serta dilindungi dari segala bentuk pungutan liar di area parkir.
Ia mendesak instansi penegak perda untuk menyisir dan menertibkan keberadaan oknum juru parkir (jukir) liar yang masih nekat beroperasi di zona parkir berlangganan. Langkah ini mendesak agar warga tidak menjadi korban pemerasan ganda akibat lemahnya pengawasan.
”Ketika masyarakat sudah menunaikan kewajibannya membayar parkir berlangganan, maka mereka berhak mendapatkan kepastian kenyamanan. Pembersihan jukir liar harus digenjot serius agar tidak ada lagi warga yang dirugikan di lapangan,” tutupnya. (San/Adv)
