Sri Puji Astuti Ungkap Tantangan Upah Minim Guru Merambah ke Seluruh Indonesia

- Jurnalis

Rabu, 8 November 2023 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti (foto: infonusa.co/HO)

Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti (foto: infonusa.co/HO)

Infonusa.co, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti permasalahan upah minim yang dialami oleh tenaga pengajar bukan hanya terbatas di Kota Samarinda, melainkan juga merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sri Puji menyatakan keprihatinannya terhadap dampak dari persoalan ini, mengingat bahwa upah minim guru dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk memilih profesi sebagai pendidik. Masalah upah minim guru bukan hanya menjadi perhatian lokal di Samarinda, tetapi juga menjadi tantangan nasional yang memerlukan perhatian serius untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan upah minim guru akan terus dipantau dan menjadi topik diskusi di tingkat legislatif, guna memastikan bahwa kebutuhan tenaga pengajar di Indonesia dapat terpenuhi dengan layak dan memberikan insentif positif bagi calon-calon guru di masa mendatang.

“Memang profesi guru minatnya turun setiap tahunnya, meskipun ada P3K yang ada peningkatan bersama kesejahteraan guru dengan gaji minimal Rp 3,4 juta,” kata Puji, Rabu (8/11/2023).

Sehingga dalam hal ini, Politikus Partai Demokrat itu menyatakan jika pihaknya kini tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru atau tenaga pengajar di Kota Tepian.

“Tetapi kemampuan keuangan daerah bahkan negara itu juga tidak mencukupi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sudah termasuk dari gaji dan tunjangan guru.

“Kalau ingin gaji besar ya harus berganti profesi ya, jika lulusan FKIP tidak mau jadi guru ya nggak apa-apa, karena di rumah juga bisa jadi guru, tapi jika ingin mengabdi pada negara,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin menyatakan bahwa saat ini di Kota Samarinda tengah mengalami kekurangan guru yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Sekarang ini Samarinda kekurangan guru sebanyak 1680 dan jumlah tenaga honorer sebanyak 1132. Jika dikalkulasikan masih ada 549 guru yang harus merangkap,” tutupnya singkat.

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru