Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Petani tambak di wilayah Babulu Laut dan Sebakung, yang berbatasan langsung dengan Telake, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan DPRD Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota DPRD PPU, Roman Rading, menekankan bahwa salah satu persoalan mendasar yang dihadapi petani tambak di daerah tersebut adalah ketidakjelasan legalitas lahan.
Banyak petani tambak belum memahami batas lahan mereka secara pasti, yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan tambak dan pengembangan usaha mereka.
“Sangat perlu perhatian khusus kepada mereka itu. Cuman kita lihat dulu nanti legalitas tambaknya itu, apa masuk wilayah PPU atau masuk wilayah lain,” ujar Roman.
Ia menjelaskan bahwa aspek legalitas ini penting agar petani tambak memiliki kepastian dalam mengelola lahan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan tambak secara optimal tanpa harus khawatir menghadapi masalah hukum terkait batas wilayah.
Roman menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan verifikasi terhadap batas-batas lahan tambak di kawasan perbatasan untuk menghindari konflik kepemilikan dan mempermudah proses legalisasi.
Lebih lanjut, Roman menegaskan bahwa perhatian terhadap petani tambak tidak hanya terbatas pada legalitas lahan, tetapi juga pada permodalan dan pemasaran hasil tambak mereka.
“Tapi yang jelas petani tambak butuh perhatian khusus. Terutama dari sisi permodalan dan pemasaran hasil,” tambahnya.
Menurut Roman, sektor perikanan tambak di wilayah Babulu Laut dan Sebakung memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan akses ke pasar yang layak.
Dukungan permodalan dan kemudahan pemasaran sangat penting agar hasil tambak dapat terserap dengan baik dan meningkatkan pendapatan para petani.
Roman juga menyoroti potensi besar tambak di Babulu Laut hingga Sebakung, yang merupakan salah satu wilayah perbatasan dengan Telake.
“Khususnya di Babulu Laut luar biasa itu sampai di Sebakung kan ada juga sedikit yang perbatasan dengan Telake,” ungkapnya.
Ia berharap agar pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah perbatasan seperti ini, di mana petani sering kali merasa terabaikan dan memiliki akses terbatas terhadap program-program pemerintah. ADV/IB
