DPRD PPU Dorong Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut untuk Tingkatkan Ekonomi Nelayan

- Jurnalis

Senin, 14 Oktober 2024 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mengajak pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih nyata dalam pengembangan industri pengolahan hasil laut di daerah tersebut.

Menurut Ishaq, pembangunan pabrik pengolahan ikan, seperti pabrik ikan kalengan, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan setempat.

“Pemerintah juga harus tegas, mana yang di dalam HGU dan mana yang di luar HGU. Sesuai undang-undang, posisi bantaran sungai juga harus dipertegas. Jangan main-main soal ini,” tegas Ishaq.

Ia menekankan bahwa kejelasan mengenai batasan HGU dan pengelolaan bantaran sungai sangat penting untuk memastikan pengembangan industri berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ishaq mengungkapkan bahwa saat ini nelayan sering kali terjebak dalam praktik penjualan bahan mentah tanpa adanya nilai tambah.

“Selain itu, kita juga harus mendorong ada turunan dari hasil-hasil laut. Kalau cuma bahan baku yang dijual mentah terus, itu enggak menambah ekonomi nelayan,” ujarnya.

Dengan adanya pabrik pengolahan, nelayan tidak hanya dapat menjual ikan dalam bentuk segar, tetapi juga dalam bentuk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pembangunan industri pengolahan hasil laut diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Ia berpendapat bahwa dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur industri yang memadai sangat penting untuk mewujudkan hal ini.

Kehadiran industri pengolahan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan nelayan pada pasar lokal yang sering kali memberikan harga rendah. Dalam konteks ini, Ishaq juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan sektor swasta. ADV/IB

Berita Terkait

Fiskal PPU Tertekan, Ketua DPRD Minta APBD Fokus pada Kebutuhan Dasar
DPRD PPU: Kopdes Bisa Putus Mata Rantai Tengkulak, Tapi Pengelola Harus Transparan
Beras PPU Banyak Keluar Daerah, DPRD Soroti Rantai Distribusi
DPRD PPU Soroti Serapan Gabah, Petani Jangan Dibebani Persoalan Pascapanen
Pejabat Baru PPU Diminta Tak Sekadar Isi Jabatan, PR Lama Harus Diselesaikan
DPRD PPU Soroti Pengawasan Dapur MBG, Keamanan Makanan Jadi Perhatian
Karhutla dan Kemarau Tekan PPU, DPRD Dorong Embung untuk Selamatkan Pertanian
CT Scan Sudah Ada, DPRD PPU Dorong SDM dan Perawatan Alat Diperkuat
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 21:51 WIB

Fiskal PPU Tertekan, Ketua DPRD Minta APBD Fokus pada Kebutuhan Dasar

Rabu, 16 September 2026 - 21:49 WIB

DPRD PPU: Kopdes Bisa Putus Mata Rantai Tengkulak, Tapi Pengelola Harus Transparan

Selasa, 15 September 2026 - 21:47 WIB

Beras PPU Banyak Keluar Daerah, DPRD Soroti Rantai Distribusi

Senin, 14 September 2026 - 21:45 WIB

DPRD PPU Soroti Serapan Gabah, Petani Jangan Dibebani Persoalan Pascapanen

Senin, 14 September 2026 - 21:43 WIB

Pejabat Baru PPU Diminta Tak Sekadar Isi Jabatan, PR Lama Harus Diselesaikan

Berita Terbaru

Foto: Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno.

Pemkab Kukar

Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang

Kamis, 15 Okt 2026 - 17:21 WIB