APBD Kukar 2026 Diproyeksikan Turun Jadi Rp 7,5 Triliun, DPRD Tekankan Pemerataan Anggaran

- Jurnalis

Senin, 25 Agustus 2025 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kukar.

Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kukar.

Infonusa.co, Tenggarong – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kukar tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 yang digelar di Ruang Sidang Utama, Senin (25/8) malam.

Dalam kesepakatan itu, APBD Kukar 2026 diproyeksikan sebesar Rp 7,5 triliun, turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12 triliun.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan penurunan anggaran ini merupakan bagian dari proses optimalisasi dan efisiensi, sekaligus menyesuaikan kondisi keuangan daerah serta kebijakan pusat.

Meski begitu, angka Rp 7,5 triliun ini masih bersifat proyeksi dan akan menjadi acuan awal dalam pembahasan Rancangan APBD 2026.

“Kesepakatan ini sudah kita lakukan bersama Pemkab Kukar, yang diwakili Bupati Aulia Rahman Basri. Angka Rp 7,5 triliun ini belum final, namun menjadi acuan dalam pembahasan lebih lanjut. Kalau ada penyesuaian nanti akan kita pastikan bersama,” jelas Yani.

Ia menegaskan, meskipun APBD mengalami penurunan, arah pembangunan tetap akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Kata dia, fokus utama pemerintah dan DPRD adalah pada penguatan infrastruktur, pemerataan pembangunan antar-kecamatan, serta upaya pengentasan kemiskinan.

“Kita tidak ingin ada kecamatan yang mendapat porsi lebih besar sementara kecamatan lain tidak kebagian. Pembagian harus berasas adil dan merata. Itu yang penting. Semua wilayah mendapatkan manfaat, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi PDIP tersebut menekankan pentingnya strategi DPRD bersama pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Berapapun nominalnya, yang terutama adalah asas keadilan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, tetapi jangan lupakan program-program penting lainnya, termasuk upaya mengurangi angka kemiskinan di Kukar. Itu catatan penting dari DPRD kepada pemerintah,” imbuhnya. (Adv)

Berita Terkait

DPRD Kukar Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Loa Kulu Kota
Sugeng Hariadi Minta BPJS Perluas Cakupan Penyakit, Bukan Naikkan Tarif
Muhammad Idham Desak Pemerataan Alokasi Anggaran Pembangunan di Kukar
DPRD Kukar Tekankan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Muara Jawa
Ketua DPRD Kukar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Profesional Kawasan Kuliner
DPRD Kukar Soroti Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Muara Muntai
Ketua DPRD Kukar Minta Program Rp150 Juta per RT Dikaji Ulang
Ketua DPRD Kukar Desak Evaluasi HGU PT BDA
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 September 2025 - 18:22 WIB

DPRD Kukar Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Loa Kulu Kota

Sabtu, 6 September 2025 - 17:11 WIB

Sugeng Hariadi Minta BPJS Perluas Cakupan Penyakit, Bukan Naikkan Tarif

Sabtu, 6 September 2025 - 17:02 WIB

Muhammad Idham Desak Pemerataan Alokasi Anggaran Pembangunan di Kukar

Sabtu, 6 September 2025 - 16:59 WIB

DPRD Kukar Tekankan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Muara Jawa

Sabtu, 6 September 2025 - 16:39 WIB

Ketua DPRD Kukar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Profesional Kawasan Kuliner

Berita Terbaru