Infonusa.co, Samarinda – Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda belakangan ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Pemicu utamanya diduga kuat berasal dari lonjakan pengguna Pertalite akibat naiknya harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke bahan bakar bersubsidi ini membuat permintaan Pertalite melonjak drastis. Sayangnya, lonjakan ini tidak sebanding dengan stok yang ada karena kuota daerah sudah dipatok oleh pemerintah pusat.
”Banyak pengendara yang sebelumnya memakai Pertamax kini memilih beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. Namun, kuota Pertalite untuk daerah kan tidak ikut bertambah karena sudah ditetapkan secara nasional,” ungkap Novan.
Novan menilai, pemandangan antrean yang kian mengular di SPBU tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak segera diurai, masalah ini akan berdampak buruk pada kelancaran lalu lintas serta mengganggu efisiensi aktivitas ekonomi warga Samarinda.
Ia menegaskan bahwa urusan tata kelola dan kuota distribusi BBM murni merupakan ranah kewenangan PT Pertamina. Adapun peran Pemerintah Kota Samarinda sifatnya mendampingi, terutama untuk memastikan ketertiban lalu lintas di area sekitar SPBU agar tidak timbul kemacetan parah.
”Pengaturan dan distribusi BBM itu sepenuhnya kewenangan Pertamina. Pemerintah daerah hanya membantu menjaga ketertiban di lapangan agar tidak memicu kemacetan,” jelasnya.
Oleh karena itu, DPRD Samarinda mendesak Pertamina untuk tidak tinggal diam dan segera berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda. Langkah konkret harus segera dirumuskan, baik melalui rekayasa pengaturan antrean maupun evaluasi skema distribusi.
”Kami berharap Pertamina dan pemerintah daerah bisa duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Masalah antrean ini harus segera terurai agar mobilitas masyarakat kembali lancar dan normal,” pungkas Novan. (san/Adv)
