Infonusa.co, Samarinda – Persoalan anak tidak sekolah di Kota Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar. Berdasarkan data terbaru, tercatat ada sekitar 6.000 anak usia sekolah di Kota Tepian yang belum mengenyam pendidikan. Dari jumlah tersebut, kelompok terbanyak rupanya berasal dari anak-anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda sebenarnya telah menyiapkan berbagai opsi akses pendidikan. Mulai dari penyediaan jalur afirmasi di sekolah umum hingga kehadiran program Sekolah Rakyat sebagai wadah alternatif.
Namun, Sri Puji menegaskan bahwa penanganan ribuan anak tidak sekolah ini tidak bisa dipasrahkan kepada pemerintah saja. Peran aktif dari lingkungan keluarga dan masyarakat sangat menentukan agar anak-anak tersebut mau kembali belajar.
”Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah kota. Bagaimana kita berkolaborasi memastikan anak-anak yang belum bersekolah bisa mendapatkan kembali hak pendidikannya,” tegas Sri Puji.
Sri Puji meluruskan bahwa angka 6.000 anak itu bukan murni data siswa putus sekolah (drop out) di tingkat SD atau SMP saja, melainkan akumulasi anak usia sekolah dari kisaran rentang PAUD hingga usia 15 tahun. Kelompok terbanyak justru berada di jenjang PAUD karena masih rendahnya pemahaman sebagian orang tua akan pentingnya stimulasi pendidikan sejak dini.
”Masih banyak orang tua yang menganggap PAUD itu tidak terlalu penting. Padahal, pendidikan di usia dini sangat krusial bagi fondasi tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Selain masalah pemahaman orang tua, kendala ekonomi dan sosial juga memicu anak-anak enggan melanjutkan sekolah. Sebagian anak memilih langsung bekerja begitu lulus SD, SMP, atau SMA. Untuk memfasilitasi kelompok ini, pemerintah sejatinya menyediakan jalur nonformal seperti kejar Paket A, B, dan C.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas PAUD negeri di Samarinda yang saat ini baru berjumlah sekitar 17 unit, sementara sisanya dikelola swasta dengan skema berbayar.
Sri Puji pun mendorong agar regulasi Peraturan Wali Kota tentang wajib belajar PAUD satu tahun dapat ditegakkan secara maksimal demi menggenjot angka partisipasi sekolah anak.
”Ini bukan sekadar urusan sekolah, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar anak agar mereka bisa tumbuh, berkembang, dan mendapatkan masa depan yang layak,” pungkasnya. (san/Adv)
