Infonusa.co, Tenggarong – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menyoroti ketidakmerataan alokasi anggaran pembangunan di sejumlah kecamatan.
Ia menilai, distribusi anggaran hingga kini masih belum proporsional, dengan perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah.
“Kami berharap setiap kecamatan mendapatkan pagu anggaran minimal Rp20 miliar untuk pembangunan. Standar tersebut penting agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja,” tegasnya pada Sabtu (6/9/2025).
Menurutnya, ada kecamatan yang hanya mendapat alokasi sekitar Rp5 miliar bahkan ada yang hanya Rp3 miliar. Dengan jumlah sekecil itu, sulit untuk mendukung pembangunan secara maksimal.
Meski begitu, Idham menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengalokasian. Kecamatan tertentu tetap bisa memperoleh anggaran lebih besar jika memang memiliki kebutuhan mendesak.
“Pemberian anggaran ini harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan pembangunan di lapangan,” ungkapnya.
Selain soal pemerataan, Idham juga mengingatkan pentingnya kesinambungan program pembangunan agar tidak ada proyek yang berhenti di tengah jalan.
“Kami berharap, kontraktor yang mengerjakan proyek dapat menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Penyelesaian ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pihak pelaksana,” ujarnya.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian DPRD Kukar adalah pembangunan jembatan yang saat ini masih berlangsung. Idham menyebut, infrastruktur tersebut akan memberi dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat.
“Kami sangat berharap jembatan yang sedang dibangun ini bisa segera selesai, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Adv)
