Infonusa.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, memberikan perhatian serius terhadap rencana pembangunan dan pelaksanaan teknis program Sekolah Rakyat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda agar proses seleksi calon murid tidak terkendala oleh masalah pendataan kependudukan.
Puji sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa agenda penting terkait Sekolah Rakyat akan segera dilaksanakan pada akhir bulan ini, termasuk persiapan bagi para siswa baru di wilayah Palaran.
”Tanggal 30 Juli nanti akan ada LPSM untuk Sekolah Rakyat, dan ada untuk anak baru ya, nanti itu MPLS nya ada yang baru di Palaran. Tanggal 30 Juli akan dicanangkan ada sekitar 270 an murid yang baru ditambah dengan murid-murid yang lama,” kata Puji.
Namun, Sri Puji menggarisbawahi bahwa kendala utama dalam menjaring anak-anak yang berhak masuk Sekolah Rakyat terletak pada akurasi data desil (tingkat kesejahteraan). Pasalnya, fasilitas Sekolah Rakyat ini dikhususkan hanya untuk anak-anak yang keluarganya berada di desil 1 dan 2 (kategori sangat miskin/miskin).
Lanjutnya, Puji melihat kondisi di lapangan menjadi rumit karena status desil warga sangat fluktuatif, sehingga banyak anak terancam tidak bisa masuk Sekolah Rakyat akibat data keluarga mereka tiba-tiba bergeser ke desil atas.
”Yang menjadi kendala di Samarinda ini ya data kependudukan tadi. Karena untuk masuk sekolah itu kan hanya desil 1–2, lalu untuk BPJS desil 1–5. Nah ini selalu berubah, apalagi banyak laporan warga tiba-tiba desilnya berubah,” jelas Puji
”Jadi dari desil 3 melonjak ke desil 6. Ternyata ada beberapa kejadian, misalnya ada satu anggota keluarga yang mengambil kredit atau hal sejenis, itu otomatis langsung terlempar ke desil atas. Kendala-kendala seperti ini yang membuat pendataan anak yang mau masuk sekolah menjadi sulit.” lanjutnya.
Mengingat data DTKS yang terus berubah-ubah dan berdampak langsung pada hak pendidikan anak, Puji menegaskan bahwa pembaruan data menjadi prioritas utama saat ini. Pemerintah kota tengah berupaya keras agar tidak ada anak kurang mampu yang gagal sekolah akibat kesalahan sistem pendataan.
”Saat ini sedang diupayakan bersama dinas sosial supaya data itu valid. Harus valid satu data,” pungkasnya. (san/adv)
