Infonusa.co, PPU Kenaikan harga komoditas pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya tomat dan cabai, kembali menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menilai persoalan ini berakar pada lemahnya sistem pengelolaan sektor hortikultura di daerah.
Data terkini mencatat, harga tomat naik hingga 68 persen, sementara cabai (lombok) meningkat sekitar 39 persen. Thohiron menyebut lonjakan tersebut dapat diminimalkan jika pemerintah daerah memiliki strategi pertanian berbasis riset dan perencanaan pola tanam yang lebih matang.
“Dinas terkait seharusnya sudah mampu memetakan kapan waktu terbaik menanam tomat atau lombok. Tapi kenyataannya belum ada langkah konkret yang dilakukan,” ujarnya, Senin (1/8/2025).
Menurutnya, pendekatan pertanian yang masih konvensional membuat sektor hortikultura rentan fluktuasi. Sebab, keberhasilan komoditas ini sangat bergantung pada musim, kondisi cuaca, dan pola penanaman yang terukur.
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada cara lama. Pemerintah harus berani menggandeng lembaga riset atau konsultan pertanian yang mumpuni. Ini bukan soal coba-coba, tapi menyangkut ketahanan pangan,” tegasnya.
Thohiron juga mengingatkan posisi strategis PPU sebagai salah satu daerah penopang kebutuhan pangan Kalimantan Timur, terlebih dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin berkembang. Namun, potensi tersebut disebutnya tidak akan maksimal tanpa hilirisasi yang jelas.
“Kalau tidak ada hilirisasi, petani hanya akan jadi korban permainan harga. Mereka menanam, panen, tapi bingung siapa yang menampung dan berapa harganya,” ujarnya.
Ia mendesak Pemkab PPU menyiapkan peta jalan hilirisasi pertanian terpadu, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, distribusi, hingga jaminan pemasaran agar petani memiliki kepastian pendapatan.
“Petani akan bekerja dengan tenang jika hasil tanamannya dihargai layak. Tanpa itu, kita hanya mengulang masalah yang sama setiap tahun,” tutupnya.(aw/adv/dprd/ppu)
