Infonusa.co, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja strategis pada Selasa (15/4/2025). Rapat ini membahas kesiapan program kerja Pemerintah Provinsi Kaltim yang akan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung E, Sekretariat DPRD Kaltim, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Abdulloh, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imenuel. Hadir pula anggota Komisi III lainnya, antara lain Abdul Rahman Agus, Sugiyono, Sayid Muziburrachman, Apansyah, Syarifatul Syadiah, dan Husin Djufrie.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan PERA), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim.
Ketua Komisi III, Abdulloh, menekankan pentingnya penyelarasan seluruh program kerja dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Menurutnya, setiap OPD harus memiliki orientasi yang sama dalam merancang kegiatan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif.
“Program yang disusun jangan hanya asal jalan, tapi harus sinkron dengan arah kebijakan pimpinan daerah. Kita ingin APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung,” ungkapnya.
Rapat juga menyoroti urgensi penyesuaian program dengan kondisi fiskal daerah, termasuk kebijakan refocusing anggaran yang masih berlaku. Dalam konteks ini, efisiensi dan prioritas pembangunan menjadi kata kunci dalam menyusun kegiatan tahun depan.
Anggota Komisi III lainnya juga aktif menyampaikan masukan dan kritik terhadap perencanaan program OPD, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan energi, dan konektivitas transportasi antar daerah. Komisi III menegaskan akan terus mengawal perencanaan hingga realisasi anggaran agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. (San/Adv/DPRDKaltim)
