Ketua DPRD PPU Kawal Rencana Pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake

- Jurnalis

Rabu, 6 Agustus 2025 - 07:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Andi Yusuf,

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Andi Yusuf,

Infonusa.co,PPU Rencana pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake yang berada di perbatasan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, hingga kini belum terealisasi.

Padahal, proyek tersebut sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) karena dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian di wilayah selatan PPU.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin, menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan memperjuangkan agar rencana pembangunan bendung itu dapat segera diwujudkan. Menurutnya, keberadaan bendung tersebut sangat vital dalam mengatasi keterbatasan sistem irigasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi para petani.

“Dari dulu kita sudah mendorong realisasinya, tapi sepertinya terkendala di pembiayaan karena anggarannya sangat besar. Kalau hanya mengandalkan APBD daerah, tentu tidak akan sanggup,” ujar Raup, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake diperkirakan menelan biaya sekitar Rp1,6 triliun, mencakup pembebasan lahan, pembangunan jaringan irigasi, serta konstruksi bendung utama.

Jika terealisasi, bendung tersebut akan mampu mengaliri sekitar 21 ribu hektare (Ha) lahan pertanian di wilayah PPU dan Paser. Dengan cakupan irigasi sebesar itu, produksi padi dan komoditas pertanian lain diproyeksikan meningkat signifikan, sekaligus mempercepat pencapaian program swasembada pangan nasional.

“Itu pasti kita kawal terus, apalagi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat petani dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Raup.

Ia menambahkan, DPRD PPU terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Paser untuk memastikan proyek strategis tersebut tidak berhenti di atas kertas.

“Kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi lintas daerah dan kementerian. Insyaallah, dengan dorongan bersama, proyek ini bisa segera terealisasi,” pungkas Raup.(aw/adv/dprd/ppu)

Berita Terkait

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman
Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus
DPRD Samarinda ajak Mahasiswa Tak Sekadar Kritik, Tapi Ikut Kawal Kebijakan Daerah
DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan
Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah
DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan
Sampah Menumpuk Bukan Melulu Soal Kinerja, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Total Armada DLH
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:39 WIB

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:38 WIB

Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:35 WIB

DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:33 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:31 WIB

Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah

Berita Terbaru