Infonusa.co, PPU Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan bahwa pembangunan di wilayah PPU harus masuk dalam skala prioritas nasional. Penegasan itu ia sampaikan usai mendampingi Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam audiensi strategis bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
“Kami berharap pembangunan PPU mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. PPU dan IKN adalah satu kesatuan yang saling terkait dengan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Maka penting bagi pusat untuk memberikan dukungan nyata,” kata Raup saat dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya.
Menurutnya, audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyikapi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Raup menilai, posisi geografis PPU yang berdampingan langsung dengan kawasan inti IKN menjadikan daerah ini memiliki peran vital sebagai penyangga utama. Karena itu, ia mendesak agar pembangunan sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan di PPU diprioritaskan dalam rencana pembangunan nasional.
“Bappenas harus melihat PPU dan IKN sebagai satu ekosistem yang tak terpisahkan. Kalau pembangunan hanya berfokus pada IKN, sementara PPU tertinggal, maka ketimpangan baru akan muncul,” tegasnya.
Raup juga menekankan agar berbagai usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tidak berhenti di atas kertas.
“Kami ingin semua masukan ini benar-benar ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam perencanaan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang,” tambahnya.
Audiensi itu turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Pemkab dan DPRD PPU, termasuk Bupati Mudyat Noor, Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Wakil Ketua DPRD, serta pejabat dari Bapelitbang dan BKAD.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Mudyat Noor memaparkan urgensi penetapan PPU sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta tantangan yang dihadapi daerah akibat percepatan pembangunan IKN.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengakui posisi strategis PPU sebagai daerah penyangga.
“PPU memiliki peran vital dalam menopang IKN. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, dan daerah pun tak bisa dibiarkan menanggung dampak pembangunan sendirian,” ujarnya.
Ia meminta agar seluruh usulan daerah disusun secara tertulis dan sistematis, sekaligus membuka peluang menjadikan PPU sebagai proyek percontohan (pilot project) sinergi pusat-daerah, termasuk pembahasan skema pendanaan multiyear dan waterfall budgeting.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas meminta Pemkab PPU segera menyiapkan dokumen program strategis lengkap untuk dibahas bersama kementerian teknis, seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri.(aw/adv/dprd/ppu)
