Infonusa.co, PPU Isu klasik dalam penerimaan murid baru kembali menjadi sorotan tajam Fraksi Gabungan DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Persoalan yang kini dikemas dalam sistem SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) itu dinilai belum mendapat solusi tuntas, meski terus berulang setiap tahun.
Dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Juru Bicara Fraksi Gabungan, Zaenal Arifin, menilai persoalan akses pendidikan yang belum merata masih menjadi keluhan utama warga, terutama di wilayah padat penduduk.
“Masalah ini terus terjadi saban tahun dan selalu menimbulkan keresahan. Pertanyaannya, kenapa belum juga diselesaikan secara serius?” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Zaenal menyebut, banyak anak usia sekolah yang gagal masuk sekolah negeri karena alasan zonasi dan keterbatasan ruang belajar. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Ini bukan karena anak-anak itu malas sekolah, tapi karena sistemnya belum inklusif. Kalau terus dibiarkan, akan tercipta jurang sosial baru antara yang mampu dan yang tidak,” tegasnya.
Fraksi Gabungan mendesak agar pemerataan pendidikan dijadikan prioritas utama dalam RPJMD mendatang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan dan perluasan fasilitas sekolah di kawasan padat penduduk yang kerap menjadi sumber masalah setiap musim penerimaan siswa.
“Daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi wajib jadi fokus pembangunan. Jangan biarkan anak-anak kita jadi korban dari lemahnya perencanaan pendidikan,” lanjutnya.
Zaenal juga mengingatkan pentingnya kesiapan sektor pendidikan di PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan infrastruktur tanpa pemerataan kualitas pendidikan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial.
“Kita tak bisa bicara soal IKN jika fondasi dasarnya, yaitu pendidikan masyarakat lokal, masih timpang,” ujarnya menegaskan.
Fraksi Gabungan berharap, masukan tersebut benar-benar menjadi catatan strategis dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Mereka menekankan bahwa dokumen itu harus menjadi peta jalan nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
“Ini bukan sekadar soal program dan angka, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Sudah waktunya pendidikan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dan ditangani secara sungguh-sungguh,” pungkas Zaenal.(aw/adv/dprd/ppu)
