Infonusa.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda. Rapat ini fokus mengevaluasi progres kegiatan tahun anggaran 2026 serta merumuskan rencana kerja untuk tahun 2027.
Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, bersama jajaran perwakilan dari Dinas Sosial Kota Samarinda.
”Karena kita mau membahas masalah perubahan di 2026 dan rencana kerja di 2027. Jadi sama, progres anggaran yang dari APBD 2026, progresnya seperti apa, mulai pembangunan fisik sampai keuangan, biaya rutin dan lain sebagainya. Serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan saat ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti setelah rapat berakhir.
Legislator yang kerap disapa Puji itu menyebut, meskipun program kerja Dinas Sosial dinilai berjalan dengan baik, masalah akurasi data penerima bantuan masih menjadi catatan penting. Saat ini, Dinsos sedang melakukan pembaruan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Selain itu, puji juga menegaskan bahwa pembaruan data ini tidak boleh ditunda dan harus dilakukan secara berkala setiap tiga bulan karena sifat data kemiskinan yang sangat dinamis.
”Tentang pendataan ini memang harus akuratkan dan setiap triwulan itu harus ada pembaruan. Karena data-data itu kan berjalan ya, ada orang yang meninggal, ada orang yang pindah dan lain sebagainya. Jadi misalnya data-data kemiskinan, data kemiskinan juga nggak selalu seribu gitu, itu selalu berubah-ubah,” jelasnya.
Lanjut Puji, selain masalah data, stabilitas anggaran untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat turut menjadi sorotan. Dirinya berharap usulan anggaran program sosial ke depan tidak lagi mengalami pemotongan atau efisiensi seperti tahun-tahun sebelumnya.
”Harapannya sih ditambah ya, karena mudah-mudahan tidak ada efisiensi kembali. Kalau dulu kan misalnya kita anggarkan Rp23 miliar dari usulan mereka, ternyata begitu ada efisiensi akhirnya jadi Rp17 miliar. Ini harapannya supaya kita bisa menyelenggarakan kebutuhan masyarakat terkait bantuan sosial, terutama untuk layanan dasar tadi,” pungkasnya. (san/adv)
