Daripada Buat Nama Sekolah Baru, DPRD Samarinda Minta Kurikulum Disesuaikan dengan Dunia Kerja

- Jurnalis

Jumat, 10 Juli 2026 - 23:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar (foto:inf)

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar (foto:inf)

​Infonusa.co, Samarinda – Munculnya berbagai nama sekolah baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Pihak dewan menilai pemerintah sebaiknya fokus menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia kerja, bukan sekadar mengganti nama atau konsep sekolah.

​Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyebut masalah utama pendidikan saat ini adalah ketidakcocokan antara pelajaran di sekolah dan kebutuhan dunia industri. Menurutnya, hal ini menjadi alasan utama banyaknya lulusan sekolah yang menganggur.

​”Paling penting adalah mengubah kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di situ masalah utamanya,” kata Anhar.

​Ia menilai pelajaran di sekolah saat ini masih terlalu fokus pada teori. Akibatnya, siswa kurang dibekali keterampilan praktis (hard skill dan soft skill) yang dibutuhkan perusahaan.
​”Sering kali apa yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan yang dicari perusahaan. Akhirnya lulusan kita kesulitan mendapat pekerjaan,” ujarnya.

​Anhar juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari megahnya gedung sekolah atau kualitas guru. Pemerintah juga harus memastikan para lulusan bisa langsung terserap di dunia kerja.

​”Jangan hanya fokus membangun sekolah bagus dan meningkatkan kualitas guru. Yang tidak kalah penting adalah memastikan lulusannya punya peluang kerja,” tegasnya.

​Selain itu, Anhar mempertanyakan maksud dari penggunaan nama-nama sekolah baru yang bermunculan. Menurutnya, konsep tersebut belum memiliki perbedaan yang jelas dengan sekolah yang sudah ada.

​”Saya belum melihat perbedaan mendasar dari istilah Sekolah Rakyat. Pada dasarnya semua sekolah negeri dibuat untuk melayani rakyat,” jelasnya.

​Anhar turut membandingkan sistem pendaftaran sekolah (PPDB) saat ini yang dinilai makin rumit dan membingungkan orang tua murid, berbeda dengan dulu yang lebih sederhana.

​Oleh karena itu, Anhar mendorong pihak sekolah dan dunia usaha untuk bekerja sama menyusun kurikulum. Dengan begitu, sekolah tidak hanya mencetak lulusan berijazah, tetapi melahirkan sumber daya manusia yang siap kerja. (San/Adv)

Berita Terkait

DPRD Samarinda Rencakan Panggil BPN dan BTN, Kejar Kepastian Sertifikat Rumah Warga
DPRD Samarinda Kawal Penyelesaian Utang Pemkot agar Tak Ganggu Ruang Fiskal Daerah
Kesiapan Kontingen Samarinda Menuju Porprov Dikawal, Anggaran Jadi Perhatian
Aktivitas Pasar Sungai Dama Lama Menurun, Pengelolaan Pasar Jadi Sorotan
DPRD Samarinda Dorong Produk UMKM Lokal Menembus Pasar Modern
16 Calon Siswa SMP Negeri Masih Tunggu Kepastian, Verifikasi SPMB 2026 Dikebut
Penghentian Bantuan Operasional TK Negeri Samarinda Dinilai Berisiko Ganggu Aktivitas Sekolah
DPRD Samarinda Pastikan Keluhan Lingkungan Masyarakat Jadi Perhatian, Pengelolaan Limbah Usaha Diminta Diperketat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 00:39 WIB

DPRD Samarinda Rencakan Panggil BPN dan BTN, Kejar Kepastian Sertifikat Rumah Warga

Senin, 20 Juli 2026 - 00:38 WIB

DPRD Samarinda Kawal Penyelesaian Utang Pemkot agar Tak Ganggu Ruang Fiskal Daerah

Jumat, 17 Juli 2026 - 00:29 WIB

Kesiapan Kontingen Samarinda Menuju Porprov Dikawal, Anggaran Jadi Perhatian

Jumat, 17 Juli 2026 - 00:22 WIB

Aktivitas Pasar Sungai Dama Lama Menurun, Pengelolaan Pasar Jadi Sorotan

Jumat, 17 Juli 2026 - 00:14 WIB

DPRD Samarinda Dorong Produk UMKM Lokal Menembus Pasar Modern

Berita Terbaru

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain

DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Dorong Produk UMKM Lokal Menembus Pasar Modern

Jumat, 17 Jul 2026 - 00:14 WIB