Infonusa.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk memaksimalkan fungsi komersial seluruh fasilitas olahraga milik pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, pihak parlemen memberikan rambu-rambu tegas agar ambisi memburu pundi-pundi rupiah tersebut tidak sampai mengorbankan kualitas dan atensi terhadap program pembinaan atlet lokal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, membeberkan bahwa dewan telah merampungkan agenda evaluasi berkala bersama manajemen Disporapar guna membedah potret serapan fiskal sektor olahraga sepanjang semester pertama tahun anggaran 2026.
Berdasarkan lembaran hasil rapat tersebut, plafon target PAD yang dibebankan kepada Disporapar melalui optimalisasi aset olahraga tahun ini dipatok menyentuh angka Rp1,6 miliar. Hingga memasuki pertengahan tahun berjalan, grafik pendapatan riil yang berhasil dikantongi tercatat telah menembus kisaran Rp757 juta.
”Melihat tren capaian kuantitatif di paruh musim ini, kami dari legislatif masih menaruh rasa optimis yang tinggi bahwa target tahunan tersebut akan mampu terlampaui sepenuhnya pada akhir tahun nanti,” tutur Novan secara optimistis.
Menurut analisis politisi senior ini, portofolio aset olahraga yang dikuasai Pemerintah Kota Samarinda menyimpan magnitudo ekonomi yang sangat besar apabila dikelola dengan tata kelola yang profesional. Di samping menjadi mesin pendulang retribusi daerah, ketersediaan fasilitas tersebut sejatinya sangat potensial diposisikan sebagai panggung utama (host venue) penyelenggaraan berbagai turnamen olahraga tingkat regional maupun nasional.
Novan menilai, stimulan dari masifnya gelaran event olahraga akan melahirkan efek domino ekonomi (multiplier effect) yang meluas di tengah publik.
kedatangan para kontingen, ofisial, hingga suporter dari luar daerah dipastikan bakal memutar roda bisnis sektor perhotelan, industri kuliner, jasa transportasi, hingga menghidupkan lapak-lapak pelaku UMKM di sekitar area kegiatan.
“Semakin intensif kalender kejuaraan olahraga ditabuh di kota kita, maka denyut nadi perputaran ekonomi kerakyatan juga akan bergerak semakin kencang,” imbuhnya.
Guna mempercepat akselerasi tersebut, DPRD Samarinda mendorong Disporapar untuk meretas sekat birokrasi dan membuka ruang kemitraan strategis dengan pihak ketiga (swasta) yang memiliki kompetensi manajemen properti olahraga secara profesional. Pola kolaborasi ini dinilai mutlak guna mendongkrak standardisasi pelayanan sekaligus memeras potensi laten aset daerah yang selama ini belum tergali.
Kendati melempar optimisme, Novan tidak menutup mata terhadap kerikil tantangan yang wajib segera disembuhkan, terutama menyangkut aspek pemeliharaan berkala infrastruktur olahraga publik. Ia memperingatkan bahwa potret fasilitas yang kumuh dan kurang terawat otomatis akan membunuh minat masyarakat maupun pihak promotor kegiatan untuk menyewa venue milik pemerintah.
”Manajemen perawatan gedung dan fasilitas harus menjadi prioritas. Apabila kenyamanan tempat terjaga dan kebersihannya terjamin, dengan sendirinya para penyelenggara acara akan antre untuk memanfaatkannya,” jabar Novan secara lugas.
Di akhir kalimatnya, Novan menegaskan bahwa modernisasi fasilitas fisik dan regenerasi prestasi atlet wajib berjalan seirama dalam satu tarikan napas. Ketersediaan venue bermutu tinggi akan menjadi laboratorium latihan yang ideal, sementara deretan medali yang disumbangkan oleh para atlet akan menjadi nilai jual (branding) kuat yang ikut mengangkat reputasi daerah sekaligus mengundang daya tarik komersial sarana olahraga itu sendiri. (San/Adv)
