Infonusa.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyodorkan opsi strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memaksimalkan implementasi skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Langsung Penempatan (PGLP). Langkah ini dinilai sebagai jalan keluar konkret untuk menambal benteng kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri, sekaligus memutus rantai nestapa kesejahteraan guru lepas yang selama ini hanya menerima honor alakadarnya.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam forum rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat saat membedah benang kusut sektor pendidikan. Salah satu rapor krusial yang menyedot perhatian adalah masih belum idealnya rasio kebutuhan guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa formula PGLP merupakan terobosan yang sangat rasional untuk diadopsi oleh pemerintah daerah. Skema ini diyakini mampu menyembuhkan krisis kekurangan guru tanpa harus mengesampingkan nasib para guru honorer yang telah lama mengabdi.
”Kami mendesak agar kerangka PGLP ini benar-benar dioptimalkan demi mengisi kekosongan formasi guru di sekolah-sekolah negeri. Faktanya, sampai detik ini masih banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang dapurnya bergantung penuh pada fluktuasi dana BOSDA maupun BOSNAS,” ungkap Novan.
Berdasarkan data otentik yang dibedah bersama Disdikbud, potret kekurangan guru di Kota Tepian memang masuk dalam kategori darurat. Samarinda tercatat masih membutuhkan sedikitnya 500 tenaga pendidik tambahan agar roda kegiatan belajar mengajar di sekolah pelat merah dapat berputar secara prima.
Ironisnya, di tengah tingginya kebutuhan tersebut, mayoritas guru lepas masih terbelenggu oleh sistem pengupahan yang belum memanusiakan beban kerja mereka. Realita pahit inilah yang menurut Novan harus segera diintervensi oleh kebijakan eksekutif.
”Parlemen tidak ingin lagi mendengar ada cerita guru yang membawa pulang honor di bawah Rp1 juta per bulan. Mereka memikul tanggung jawab moral yang teramat besar untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya negara hadir menjamin kesejahteraan mereka,” jelasnya.
”Kami berharap Pemkot Samarinda dapat menyambut dan mengeksekusi usulan ini secara bertahap. Ini adalah momentum terbaik untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus: menambal kelangkaan guru sekaligus memberikan penghormatan finansial yang layak bagi guru-guru kita yang telah lama bertaruh peluh,” pungkasnya. (San/Adv)
