Infonusa.co, Samarinda – Minimnya plot alokasi anggaran yang dikucurkan untuk sektor kepariwisataan di Kota Samarinda memantik sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengkritik keras nominal anggaran pariwisata pada tahun berjalan 2026 ini yang dinilai sangat jomplang dan tidak rasional, terutama jika dikomparasikan dengan status strategis Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
“Jika mengacu pada data, alokasi anggaran untuk sektor pariwisata kita bahkan belum menyentuh angka Rp400 juta. Dengan dukungan finansial yang sangat seret seperti itu, tentu mustahil kita bisa memacu dan melejitkan potensi wisata daerah secara maksimal,” ujar Joha.
Menurut kacamata Joha, sektor pariwisata sepatutnya diletakkan sebagai salah satu pilar utama penggerak roda ekonomi dan lumbung pendapatan daerah. Konsekuensinya, dibutuhkan struktur organisasi perangkat daerah yang mandiri agar mampu melahirkan terobosan inovatif sekaligus mendongkrak arus kunjungan pelancong ke Kota Tepian.
Ia menilai, meleburnya urusan kepemudaan, olahraga, serta kepariwisataan dalam satu wadah kedinasan membuat fokus perhatian terhadap pengembangan destinasi wisata menjadi terbagi dan tidak optimal.
Oleh sebab itu, DPRD merekomendasikan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang khusus menakhodai bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kami dari legislatif mengusulkan penataan ulang kelembagaan dengan memisahkan urusan pariwisata. Melalui kehadiran dinas yang berdiri sendiri dan independen, eksekusi program kerja dipastikan jauh lebih fokus, sehingga peluang menangkap pasar wisatawan serta mempertebal pundi-pundi kas daerah akan terbuka lebar,” pungkasnya. (San/Adv)
