Infonusa.co, Samarinda – Menyempitnya ruang fiskal daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Di tengah tekanan anggaran tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, meminta pemerintah daerah untuk mengubah tantangan menjadi peluang melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurut Syarifatul, kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut cara kerja yang lebih adaptif dan inovatif. Pemerintah, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan skema anggaran konvensional, tetapi harus mulai membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
“Situasi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan mutu pelayanan. Justru di sinilah pemerintah ditantang untuk mencari pendekatan baru agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menilai model kolaborasi pentahelix—yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media—perlu dimaksimalkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Dengan kerja bersama, berbagai keterbatasan sumber daya dinilai dapat diatasi secara lebih efektif.
“Ketika banyak pihak dilibatkan, pemerintah tidak bekerja sendirian. Ada ruang berbagi peran, berbagi sumber daya, dan fokus pada program-program yang benar-benar prioritas,” jelasnya.
Syarifatul juga menyoroti peran media yang dinilainya strategis, bukan hanya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya kebijakan. Transparansi dan pengawasan, menurutnya, menjadi kunci agar setiap kebijakan tetap tepat sasaran.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap harus menjadi agenda penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan.
“Kolaborasi semua unsur harus terus dijaga. Dengan sinergi yang kuat, pelayanan publik bisa tetap terjaga meskipun anggaran sedang terbatas,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
