Infonusa.co, Samarinda – Tahun anggaran 2026 diproyeksikan menjadi fase paling berat bagi keuangan daerah di Kalimantan Timur. Ruang fiskal yang menyempit akibat pemangkasan transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah dan DPRD untuk mengubah cara pandang dalam menyusun kebijakan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) sebagai alarm keras bagi kemandirian fiskal. Proyeksi APBD yang semula berada di kisaran Rp21 triliun harus dikoreksi tajam menjadi sekitar Rp15 triliun setelah pendapatan transfer mengalami pemangkasan signifikan.
“Ini sinyal jelas bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada pusat. Daerah harus mulai berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Ananda.
Ia memaparkan, komponen pendapatan transfer mengalami penurunan paling dalam. Dana yang sebelumnya diperkirakan mencapai lebih dari Rp9 triliun kini menyusut hingga sekitar Rp3 triliun, termasuk Dana Bagi Hasil yang turun drastis dari kisaran Rp6 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Menghadapi situasi tersebut, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah lebih agresif menggali sumber pendapatan lokal. Optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan kinerja BUMD, hingga pemanfaatan aset daerah dinilai harus menjadi agenda utama.
Ananda juga menyoroti potensi ekonomi Sungai Mahakam yang selama ini belum memberi kontribusi sepadan. Aktivitas bongkar muat dan lalu lintas logistik yang padat di sungai tersebut, menurutnya, menyimpan peluang besar untuk meningkatkan PAD jika dikelola lebih optimal. DPRD disebut telah membuka ruang diskusi bersama KSOP, Pelindo, dan Perusda MBS untuk membahas skema pemanfaatan tersebut.
Meski tekanan anggaran semakin ketat, Ananda menegaskan DPRD tetap menjaga agar sektor pelayanan dasar tidak terdampak. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis dipastikan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan RAPBD 2026. Belanja pegawai dan tunjangan juga disebut tidak masuk dalam skema efisiensi.
Ia turut mengingatkan sejumlah OPD agar lebih disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Realisasi belanja tahun 2025 yang belum optimal dinilai harus menjadi evaluasi serius agar sisa waktu anggaran dimanfaatkan secara maksimal.
Pembahasan RAPBD 2026, lanjut Ananda, berlangsung intens karena DPRD bersama TAPD dan Bappeda ingin memastikan setiap program disusun secara realistis, terukur, dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat di tengah tekanan fiskal yang kian nyata. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
