Sayyid Muziburrachman Tekankan Usulan Tertulis untuk Perjuangkan Kesejahteraan Guru PAUD

- Jurnalis

Senin, 8 Desember 2025 - 20:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman

Infonusa.co, Samarinda – Persoalan rendahnya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh warga yang menilai kondisi kesejahteraan guru PAUD semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Dalam dialog reses, seorang guru PAUD mengungkapkan bahwa insentif yang mereka terima mengalami penurunan akibat kebijakan penyesuaian berdasarkan jumlah peserta didik. Penerapan rasio satu guru untuk 15 murid dinilai tidak realistis bagi sekolah swasta, terutama di wilayah dengan jumlah siswa terbatas.

“Kami disamakan dengan standar sekolah negeri, padahal kondisi kami berbeda. Akibatnya insentif dipotong, sementara gaji pokok juga sangat kecil,” ungkap salah satu guru.

Ia bahkan menyebutkan bahwa pendapatan yang diterimanya hanya sekitar Rp500 ribu per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Kondisi tersebut dinilai berisiko menggerus kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan fasilitas ibadah, mulai dari renovasi langgar hingga pembenahan atap bangunan yang sudah tidak layak.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sayyid Muziburrachman meminta masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti secara administratif dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.

“Silakan ajukan proposal secara tertulis dan lengkap dengan rincian kebutuhannya. Insyaallah akan kami perjuangkan dalam pembahasan ke depan,” ujar Sayyid.

Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi setiap program tetap bergantung pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Tidak jarang, prioritas pemerintah berbeda dengan kebutuhan yang disampaikan masyarakat.

“Meski begitu, kami tetap berkomitmen mengawal aspirasi warga agar pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Sayyid memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan ditampung dan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa segera ditindaklanjuti. Kami akan terus mengupayakannya,” pungkasnya.

(Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Semarakkan HUT ke-81 RI, DPRD Samarinda Gelar Beragam Acara Tanpa APBD
Jangan Cuma Dirazia, Anhar Minta Penanganan Gepeng Diikuti Pembinaan dan Rehabilitasi
Data Penduduk Belum Valid, DPRD Samarinda Minta Disdukcapil Cepat Terapkan KTP Digital ​
Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat
DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda
Dorong Perlindungan Pekerja, Sri Puji Astuti Soroti Pentingnya Surat Edaran Wali Kota
6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 20:26 WIB

Semarakkan HUT ke-81 RI, DPRD Samarinda Gelar Beragam Acara Tanpa APBD

Rabu, 26 Agustus 2026 - 16:58 WIB

Jangan Cuma Dirazia, Anhar Minta Penanganan Gepeng Diikuti Pembinaan dan Rehabilitasi

Rabu, 26 Agustus 2026 - 16:56 WIB

Data Penduduk Belum Valid, DPRD Samarinda Minta Disdukcapil Cepat Terapkan KTP Digital ​

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:51 WIB

Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:49 WIB

DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru