Infonusa.co, Samarinda – Praktik pertambangan di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai berbagai kasus yang muncul belakangan ini menggambarkan lemahnya pengawasan dan penindakan di sektor tersebut.
Dirinya mencontohkan sejumlah peristiwa tragis yang terus berulang, termasuk kecelakaan anak-anak di kolam bekas tambang yang tidak direklamasi. “Kasus ini jadi preseden buruk. Lubang tambang yang dibiarkan begitu saja jelas mencerminkan rendahnya tanggung jawab perusahaan,” ungkap Salehuddin.
Selain itu, ia menyoroti pelanggaran aturan penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling batu bara. Padahal, pemerintah daerah telah memiliki perda yang secara tegas melarang hal tersebut.
“Perdanya jelas ada, tetapi implementasinya lemah. Akibatnya, pelanggaran yang sama terus terjadi tanpa ada efek jera,” tegasnya.
Salehuddin juga mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan dana reklamasi dan pascatambang oleh oknum tertentu di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dana yang seharusnya dipakai untuk menutup lubang tambang dan memperbaiki kerusakan lingkungan justru diselewengkan.
“Beberapa kasus bahkan sudah sampai di meja hijau. Itu bukti nyata bahwa dana reklamasi kerap dijadikan bancakan pribadi,” ujarnya.
Meski demikian, Salehuddin tetap mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang berhasil menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus-kasus pertambangan. Menurutnya, tindakan tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar pelanggaran lain yang masih luput dari perhatian publik.
“Harus ada kerja bersama antara kementerian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kalau tidak, kerusakan lingkungan akan terus meluas dan potensi ekonomi kita tergerus,” tutupnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
