Infonusa.co, Samarinda – Rapat gabungan yang dilakukan Komisi I dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu dilakukan guna membahas permasalahan mendesak terkait pembangunan di Kaltim.
Komisi III menegaskan akan terus melalukan pengawalan pembangunan infrastruktur, meski pembahasan anggaran dan permasalahaan lahan masih terus dilakukan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa permasalahan lahan bukan menjadi kewenangannya. Dirinya hadir dalam rapat tersebut karena di undang oleh Komisi I untuk memberikan pandangan terkait pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan berjalan nantinya.
“Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” ucapnya.
“Komisi III tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” lanjut Abdulloh.
Meski mengawal terus pembangunan infrastruktur, tantangan lain datang dari adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dapat menurunkan fiskal daerah. Dirinya menjelaskan seluruh sektor akan terdampak termasuk infrastruktur.
“Tadi pembahasannya masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” urainya.
Lanjut Abdulloh, berbagai OPD dan anggota DPRD banyak melemparkan usulan terkait pembangunan Kaltim, namun tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dirinya menekankan bahwa skala prioritas harus terus diperhatikan agar pembangunan tidak terhambat.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail masuk ke skala prioritas,” tandasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
