INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan dukungan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita dan lanjut usia (lansia) melalui pemanfaatan pos pelayanan terpadu (posyandu). Persiapan tersebut mencakup penyusunan petunjuk teknis (juknis), penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan gizi, hingga koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan pedoman pelaksanaan dan rancangan menu untuk kedua kelompok sasaran telah disiapkan. Penyesuaian makanan menjadi perhatian karena balita dan lansia memiliki kebutuhan nutrisi serta kondisi kesehatan yang berbeda.
“Untuk balita, kami sudah menyiapkan menu makanan sesuai kebutuhan gizinya berdasarkan kelompok usia. Begitu juga untuk lansia, menunya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan mereka,” ucap Ismi kepada awak media di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Selain menyusun menu, Dinkes Kukar telah menyiapkan juknis yang mengatur tata cara pemberian makanan, jenis menu, serta ketentuan teknis pelaksanaan program. Pedoman tersebut menjadi acuan agar pemberian makanan kepada penerima manfaat dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Juknisnya juga sudah kami siapkan. Di dalamnya mengatur bagaimana tata cara pemberian makanan, jenis menu yang diberikan, serta ketentuan pelaksanaannya,” jelasnya.
Dalam rencana pelaksanaan, posyandu akan dimanfaatkan sebagai salah satu titik pelayanan bagi balita dan lansia. Pemanfaatan posyandu terintegrasi ini diharapkan dapat memudahkan penyaluran makanan sekaligus mendukung pemantauan kondisi kesehatan penerima manfaat.
Frekuensi pemberian makanan direncanakan berbeda untuk masing-masing kelompok. Balita dijadwalkan menerima makanan bergizi satu kali dalam sebulan, sedangkan lansia direncanakan memperoleh makanan setiap hari dengan menyesuaikan jadwal pelayanan kesehatan.
“Untuk balita, pemberian makanannya direncanakan satu kali dalam sebulan. Sedangkan untuk lansia, penyalurannya dilakukan setiap hari dengan menyesuaikan jadwal pelayanan kesehatan,” terangnya.
Ismi menambahkan, pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan sejumlah OPD agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut tidak hanya melibatkan Dinkes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tetapi juga instansi lainnya.
“Program ini bukan hanya melibatkan DPMD dan Dinkes, tetapi juga membutuhkan keterlibatan OPD lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
Dalam pembagian peran tersebut, Dinkes Kukar berfokus pada aspek kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. Peran itu mencakup penyusunan pedoman serta penyesuaian menu, sementara OPD terkait memberikan dukungan sesuai bidang tugas masing-masing.
Melalui persiapan juknis, rancangan menu, dan pemanfaatan posyandu sebagai titik pelayanan, Pemkab Kukar menyiapkan landasan pelaksanaan MBG bagi balita dan lansia. Koordinasi lintas OPD juga diperlukan untuk memastikan mekanisme penyaluran dan pelayanan bagi kelompok rentan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. (Adv/fi)
