INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperketat pengeluaran operasional untuk menjaga ruang fiskal bagi kebutuhan prioritas pembangunan. Langkah tersebut dilakukan seiring proyeksi penurunan APBD pada 2027 yang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penurunan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah mengubah pola pengelolaan anggaran. Belanja harus disusun lebih selektif dengan membedakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dan pengeluaran yang masih dapat disesuaikan.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menekan biaya operasional organisasi perangkat daerah (OPD). Aulia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar karena berhasil menurunkan alokasi belanja operasional dari kisaran Rp1,1 triliun pada periode 2023–2025 menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.
“Pada 2023, 2024, dan 2025, belanja operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun. Sementara pada 2026, angkanya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar,” ungkap Aulia.
Ia menjelaskan, pengendalian anggaran dilakukan dengan memilah komponen pengeluaran berdasarkan sifatnya. Dalam hal ini, terdapat biaya tetap atau fixed cost yang wajib dipenuhi dan biaya operasional atau dynamic cost yang masih memungkinkan untuk dirasionalisasi.
Belanja pegawai termasuk dalam kategori biaya tetap. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.
Sementara itu, pengeluaran seperti listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta kebutuhan penunjang aktivitas OPD masuk dalam komponen biaya operasional yang dapat disesuaikan. Pengendalian pada pos tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Tekanan fiskal yang dihadapi Kukar terlihat dari perubahan besaran APBD dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, APBD berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.
Namun, kemampuan keuangan daerah kemudian menurun. APBD 2026 tercatat sebesar Rp7,9 triliun dan pada 2027 diproyeksikan kembali turun menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Aulia menyebutkan, penyusunan APBD 2026 sebelumnya masih mengacu pada asumsi kondisi keuangan selama tiga tahun terakhir. Perubahan kapasitas fiskal setelah pemerintahan berjalan membuat pemerintah harus kembali menyesuaikan perencanaan belanja dengan kemampuan riil daerah.
Penurunan tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan. Karena itu, Pemkab Kukar perlu memastikan kewajiban pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan program yang menjadi prioritas masyarakat.
Melalui rasionalisasi belanja operasional dan pemetaan kebutuhan anggaran, Pemkab Kukar berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai kemampuan fiskal. Penghematan pada komponen yang dapat disesuaikan diharapkan memberi ruang bagi pembiayaan kebutuhan yang lebih mendesak di tengah proyeksi penyusutan APBD 2027. (Adv/fi)
