INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi berbagai pihak dinilai penting untuk mewujudkan kawasan yang tertata, menyediakan permukiman layak, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembangunan kawasan ramah lingkungan telah menjadi bagian dari arah penataan wilayah yang dirancang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Konsep tersebut kemudian diterapkan dengan mengembangkan kawasan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan alam.
“Desa ramah lingkungan itu sebenarnya bagian dari keinginan kita untuk menata wilayah yang ada di Kutai Kartanegara. Itu berawal dari RTRW, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat kawasan-kawasan yang asri di tengah penataan lingkungan itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Aulia, pembangunan kawasan ramah lingkungan juga berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Penataan permukiman tidak hanya berorientasi pada ketersediaan hunian, tetapi turut memperhatikan kondisi lingkungan agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang sehat dan nyaman.
Selain penataan permukiman, Pemkab Kukar mendorong sejumlah kegiatan pelestarian alam, seperti program penanaman tiga juta pohon, pelestarian mangrove, dan perlindungan kawasan hutan. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penanaman mangrove di wilayah Muara Badak untuk menjaga ekosistem pesisir.
“Termasuk di dalamnya ada penanaman tiga juta pohon, bagaimana kita melestarikan mangrove dan menjaga kawasan-kawasan hutan. Itu semua menjadi bagian dari isu yang kita angkat dalam pembangunan kawasan ramah lingkungan,” jelasnya.
Aulia menekankan, pelaksanaan berbagai agenda tersebut tidak harus sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi bagian dari kontribusi terhadap target pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Implementasi visi-visi itu tidak selalu tercantum di dalam dokumen APBD. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat terhadap apa yang kita rencanakan dalam RPJMD juga menjadi bagian dari capaian yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kukar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 melalui program Kukar Idaman Terbaik. Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari penyelesaian proyek fisik, seperti jalan dan gedung, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia serta upaya menjaga lingkungan hidup.
“Perspektif kita terhadap pembangunan bukan hanya di wilayah fisik, seperti membangun jalan dan gedung. Pembangunan sumber daya manusia dan menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari pembangunan yang kita tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kukar melalui Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Kukar berupaya menyelaraskan penataan wilayah, penyediaan permukiman, dan pelestarian lingkungan dalam satu arah pembangunan. Keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di daerah. (Adv/fi)
