INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) merancang penataan kawasan permukiman di Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan mengintegrasikan penyediaan hunian dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Rencana tersebut mencakup pembangunan sekitar 20 unit rumah di tepian sungai serta penataan lingkungan di sekitar Pelabuhan Teluk Dalam.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, M. Aidil, mengatakan lahan seluas sekitar dua hektare telah dibebaskan untuk mendukung rencana pembangunan rumah. Realisasinya akan menyesuaikan ketersediaan pembiayaan.
“Untuk kawasan di sepanjang tepian Sungai Teluk Dalam, kami juga memiliki rencana penataan. Lahannya sudah dibebaskan oleh pihak pertanahan dengan luas sekitar dua hektare,” ungkap Aidil di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, ketersediaan lahan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung penataan permukiman. Jika pembiayaan tersedia, Disperkim berencana membangun sekitar 20 unit rumah di kawasan tersebut.
“Jika nantinya tersedia pembiayaan, kami berencana membangun sekitar 20 unit rumah di kawasan tersebut,” jelasnya.
Selain pembangunan rumah, Disperkim Kukar juga memberi perhatian terhadap penataan kawasan Rame, khususnya di sekitar Pelabuhan Teluk Dalam. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lingkungan permukiman yang lebih tertata sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Aidil menjelaskan, keberadaan pelabuhan dapat membuka peluang usaha bagi warga sekitar apabila pengembangan kawasan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
“Penanganan yang menjadi perhatian saat ini adalah kawasan Rame, khususnya area pelabuhan Teluk Dalam. Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi penataan kawasan kumuh dengan melibatkan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi jalan yang relatif lebar dan baik menjadi salah satu potensi pendukung pengembangan kawasan. Penataan lingkungan di sekitar pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus menunjang kegiatan ekonomi setempat.
Disperkim Kukar juga telah mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh di sepanjang ruas jalan mulai dari depan puskesmas hingga pintu gerbang sebelum jembatan, dengan panjang sekitar lima kilometer.
Secara keseluruhan, berdasarkan data Disperkim Kukar, luas kawasan kumuh di daerah tersebut mencapai sekitar 146 hektare. Penanganannya memerlukan koordinasi antartingkat pemerintahan karena terdapat pembagian kewenangan berdasarkan luas kawasan.
Aidil menjelaskan, Pemkab Kukar memiliki kewenangan menangani kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektare. Sementara itu, kawasan dengan luas di atas 10 hektare menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
“Luas kawasan kumuh tersebut mencapai 146 hektare. Namun, kewenangan Pemkab hanya mencakup kawasan dengan luas di bawah 10 hektare. Sementara itu, kawasan di atas 10 hektare menjadi kewenangan Pemprov,” terangnya.
Sehubungan dengan pembagian kewenangan tersebut, Disperkim Kukar berencana memperkuat koordinasi dengan Pemprov Kaltim, terutama untuk membahas penataan kawasan Jalan Panjaitan.
Menurut Aidil, penanganan kawasan tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah kabupaten dan provinsi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
“Nanti kami akan berkomunikasi dengan kepala dinas di tingkat provinsi. Kami akan mencoba berdiskusi mengenai penataan kawasan Jalan Panjaitan ini. Pemprov juga ingin terlibat dan berperan dalam penanganannya,” katanya.
Ia menegaskan, koordinasi antarpemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penataan kawasan permukiman kumuh di Kukar.
“Karena ini merupakan kerja kolaborasi, kami berharap penataan kawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Aidil menyebut sejumlah kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemkab Kukar telah selesai ditangani. Kawasan tersebut antara lain berada di Desa Loa Duri dan Teluk Dalam.
“Kawasan yang menjadi kewenangan kami, seperti di Desa Loa Duri, sudah tertangani. Untuk kawasan Teluk Dalam juga sudah selesai,” tuturnya.
Melalui rencana penataan tersebut, Pemkab Kukar mengarahkan pengembangan kawasan Teluk Dalam tidak hanya pada penyediaan hunian, tetapi juga pembenahan lingkungan dan pemanfaatan potensi ekonomi di sekitar pelabuhan. Pembangunan sekitar 20 unit rumah di tepian sungai masih menyesuaikan ketersediaan pembiayaan, sementara penataan kawasan yang lebih luas memerlukan koordinasi sesuai pembagian kewenangan pemerintah. (Adv/fi)
