INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendorong penguatan kinerja birokrasi dan keterbukaan informasi publik melalui pelantikan 35 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Para pejabat diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas baru, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat melantik 35 pejabat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Sebanyak 35 pejabat yang dilantik terdiri atas tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, lima pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas. Mereka diminta segera menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan program pemerintah serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Aulia menegaskan, jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Amanah yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian itu hanya akan menjadi sebuah jabatan kosong apabila Bapak dan Ibu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Ia juga meminta para pejabat memperkuat koordinasi dengan jajaran dan bawahan masing-masing agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
Percepatan penyesuaian tersebut dinilai penting karena Pemkab Kukar tengah mempersiapkan penyusunan anggaran 2027. Seluruh OPD diminta merancang program dan kegiatan secara cermat, terarah, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.
Selain kinerja birokrasi, Aulia menekankan pentingnya komunikasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus disampaikan secara terbuka, lengkap, serta didukung data akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia mencontohkan polemik alokasi dana Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp150 juta yang penyalurannya dilakukan secara bertahap, yakni Rp50 juta setiap periode empat bulan. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara utuh agar masyarakat memahami tahapan pelaksanaan program.
“Komunikasi-komunikasi seperti inilah yang diharapkan. Masyarakat membutuhkan penjelasan-penjelasan itu,” ujarnya.
Aulia juga meminta pejabat terbuka dalam menjelaskan kemampuan keuangan daerah dan berbagai kendala pelaksanaan program. Karena itu, seluruh pejabat diminta membangun hubungan komunikasi yang baik dengan media massa serta aktif menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, dan capaian kinerja OPD masing-masing.
“Bapak dan Ibu harus media friendly. Narasi akan baik kalau kita punya data,” pesannya.
Menurutnya, keterbukaan informasi yang didukung data akurat diperlukan agar masyarakat mengetahui pekerjaan pemerintah, memahami kondisi pelaksanaan program, serta dapat menilai kinerja perangkat daerah berdasarkan informasi yang sebenarnya.
Aulia menambahkan, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan secara langsung. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas dan memastikan setiap jabatan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan.
“Tidak ada jabatan yang penting dan tidak ada jabatan yang tidak strategis. Semua jabatan itu penting karena jabatan diperlukan untuk menggerakkan perubahan organisasi, dan organisasi berupaya untuk mencapai target kinerja yang sudah kita tetapkan sebelumnya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, menjelaskan pelantikan tersebut mencakup pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama, lima jabatan administrator, dan 27 jabatan pengawas.
Tiga jabatan pimpinan tinggi pratama yang diisi meliputi Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Daerah (Setda), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar.
Rendra menyebut proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kukar masih akan berlanjut. Pelantikan pejabat berikutnya berpeluang kembali dilaksanakan pada November 2026.
“Insyaallah nanti akan ada pelantikan lagi ke depannya. Insyaallah di bulan ini masih ada pelantikan lagi,” katanya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan mempercepat proses serah terima jabatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Harapannya kepada pejabat yang baru dilantik, sama dengan yang disampaikan Pak Bupati, agar cepat menyesuaikan diri. Kalau bisa hari Senin sudah serah terima, karena masyarakat menunggu kita,” ujarnya.
Melalui pengisian sejumlah jabatan tersebut, Pemkab Kukar berharap kinerja birokrasi semakin kuat, pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif, dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. (Adv/fi)
