Infonusa.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengembangkan inovasi Bunga Desa Kukar untuk memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang terkendala jarak, transportasi, maupun akses teknologi.
Inovasi yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Irianto, mengatakan pelayanan adminduk tidak hanya berorientasi pada pencapaian target nasional, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat mendapat kemudahan mengurus dokumen tanpa terbebani biaya transportasi.
“Program Dukcapil dari tahun ke tahun memang berfokus pada bagaimana mencapai target nasional untuk seluruh cakupan dokumen kependudukan, termasuk perekaman. Alhamdulillah, hingga saat ini, sejumlah target nasional sudah terlampaui sebelum 31 Desember,” ucap Irianto, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, Bunga Desa Kukar dikembangkan sebagai inovasi pelayanan multikanal. Program tersebut telah lolos seleksi administrasi dalam ajang inovasi tingkat kementerian dan dipresentasikan dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Program kita tahun ini sesuai arahan Bupati, supaya kita bisa menunjukkan inovasi yang mewakili daerah. Alhamdulillah, Kukar sudah masuk dan lolos seleksi administrasi untuk kategori layanan multikanal. Nama inovasinya Bunga Desa Kukar,” ungkapnya.
Irianto berharap inovasi tersebut dapat melaju ke tahap penilaian berikutnya sekaligus memperluas manfaat pelayanan bagi masyarakat, terutama warga yang kesulitan menjangkau fasilitas adminduk.
“Kami yakin inovasi ini berdampak sangat luas bagi masyarakat. Layanan harus terbuka dan bisa diakses semua pihak sampai tingkat desa, bahkan di wilayah pelosok sekalipun,” katanya.
Menurutnya, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan daring. Layanan tatap muka dan sistem jemput bola tetap dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat yang terkendala jaringan internet maupun sarana transportasi.
Sebagai bentuk pelayanan langsung, Disdukcapil Kukar merencanakan pelayanan adminduk terpadu di Desa Tanjung Berukang, Kecamatan Anggana. Petugas akan mendatangi wilayah tersebut menggunakan transportasi air agar warga dapat mengurus dokumen tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pelayanan.
Irianto menyebut biaya transportasi menjadi salah satu kendala utama masyarakat di wilayah pesisir. Perjalanan menggunakan kapal cepat atau speedboat untuk mengurus dokumen kependudukan bahkan dapat membutuhkan biaya hingga Rp1,5 juta.
“Kalau masyarakat mengurus KTP atau akta ke kecamatan dan harus membayar biaya transportasi menggunakan speedboat hingga Rp1,5 juta, tentu kasihan. Lebih baik kami yang datang langsung, kemudian warga dikumpulkan dan dilayani sekaligus,” ungkapnya.
Selain menjangkau wilayah terpencil, Disdukcapil Kukar juga menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk mempermudah penerbitan dokumen kependudukan bagi warga Kukar yang mendapatkan pelayanan kesehatan di luar daerah.
Melalui kerja sama tersebut, bayi yang dilahirkan di rumah sakit mitra dapat diproses dokumen kependudukannya, termasuk akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), sesuai persyaratan yang berlaku.
“Program kami lebih mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan. Misalnya, ibu melahirkan di rumah sakit yang sudah bekerja sama, sehingga sebelum keluar dari rumah sakit, dokumen kependudukan anaknya bisa diproses,” ujarnya.
Di bidang digital, Disdukcapil Kukar juga meningkatkan sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan langsung di berbagai lokasi, termasuk kafe.
Irianto menyebutkan, capaian aktivasi IKD telah melampaui 10 persen dari target 20 persen, dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 60 ribu penduduk wajib KTP.
“Sekarang teman-teman sudah merambah ke kafe-kafe. Di sana, mereka memberikan edukasi sekaligus membantu pengunjung mengaktifkan IKD,” tuturnya.
Disdukcapil Kukar juga tengah merancang mekanisme pelibatan masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai identitas digital. Warga yang telah menggunakan IKD diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat lainnya.
Namun, mekanisme tersebut masih disusun dengan memperhatikan ketentuan teknis, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi.
“Harapannya, nanti masyarakat juga bisa ikut membantu aktivasi IKD. Jadi, tidak hanya operator Dukcapil yang mengaktifkan, tetapi masyarakat juga bisa berperan. Namun, mekanismenya masih kami rancang agar tetap aman,” jelas Irianto.
Melalui pengembangan Bunga Desa Kukar, pelayanan jemput bola, kerja sama dengan rumah sakit, serta perluasan aktivasi identitas digital, Pemkab Kukar menargetkan pemerataan akses pelayanan dan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.
Irianto menegaskan, keberhasilan pelayanan adminduk tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga dari kemudahan masyarakat memperoleh dokumen, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
“Kami ingin masyarakat di pelosok pun bisa terlayani secara maksimal. Itu yang menjadi target kami,” pungkasnya. (Adv/fi)
