INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mendorong kemudahan akses layanan kesehatan sekaligus menjaga cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Saat ini, sekitar 94 persen penduduk Kukar telah tercakup dalam program jaminan kesehatan, sementara sisanya masih menghadapi persoalan belum terdaftar atau status kepesertaan yang tidak aktif.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan salah satu kemudahan yang telah diterapkan adalah penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Kebijakan tersebut berlaku di 20 kecamatan bagi peserta BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif.
“Untuk pelayanan kesehatan menggunakan KTP, sejauh ini di Kukar tidak ada kendala. Masyarakat cukup datang ke puskesmas atau klinik tempat mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, kemudian menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan,” ucapnya kepada awak media di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Kemudahan tersebut dimungkinkan melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan mekanisme itu, petugas fasilitas kesehatan dapat memverifikasi identitas sekaligus status kepesertaan pasien tanpa harus menggunakan kartu fisik BPJS Kesehatan.
Meski demikian, penggunaan KTP tidak mengubah alur pelayanan medis yang berlaku. Peserta tetap harus mendatangi puskesmas atau klinik tempat terdaftar. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut di luar kemampuan FKTP, proses rujukan ke rumah sakit tetap dilakukan sesuai prosedur.
“Kalau memang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas atau klinik, pasien akan dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ismi.
Di sisi lain, Dinkes Kukar masih menghadapi pekerjaan untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan masyarakat. Dari cakupan sekitar 94 persen tersebut, terdapat kurang lebih 6 persen penduduk yang belum terdaftar atau memiliki status kepesertaan tidak aktif.
Ismi menyebutkan, perubahan status kepesertaan dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan data kependudukan, hingga penyesuaian kelompok desil kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan iuran.
Salah satu segmen yang terdampak penyesuaian data adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat. Status kepesertaan kelompok ini mengikuti ketentuan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya untuk peserta PBI yang ditanggung pemerintah pusat, ada ketentuan berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Kalau desilnya berubah dan tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5, kepesertaannya bisa dinonaktifkan,” terangnya.
Kondisi tersebut memerlukan koordinasi lintas pemerintahan agar masyarakat yang mengalami perubahan status tetap memiliki kesempatan memperoleh perlindungan kesehatan melalui skema pembiayaan yang tersedia.
Ismi menerangkan, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar terbagi dalam beberapa segmen. Selain PBI-JK yang ditanggung pemerintah pusat, terdapat peserta yang iurannya dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemkab Kukar. Segmen lainnya meliputi pekerja, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan melalui perusahaan tempat bekerja.
“Jadi, kepesertaan BPJS Kesehatan itu terdiri dari berbagai segmen. Ada yang ditanggung pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, maupun perusahaan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kemudahan penggunaan KTP berlaku bagi peserta aktif dari seluruh segmen tersebut. Sementara itu, pembiayaan dan manfaat pelayanan bagi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah tetap mengikuti ketentuan masing-masing program.
Dengan demikian, peningkatan akses jaminan kesehatan di Kukar tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan administrasi saat berobat, tetapi juga memastikan status kepesertaan masyarakat tetap aktif. Dinkes Kukar terus mendorong optimalisasi layanan sekaligus memperhatikan warga yang belum terdaftar maupun yang kepesertaannya mengalami penonaktifan. (Adv/fi)
