Infonusa.co, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi I DPRD Kukar, Mohammad Jamhari, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam penyelesaian persoalan infrastruktur serta fasilitas umum di Kukar.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar terkait tindak lanjut aduan masyarakat Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman, di Ruang Banmus DPRD Kukar pada Selasa (2/9/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Agustinus Sudarsono itu, hadir pula anggota Komisi I lainnya, OPD terkait, perusahaan, camat, dan kepala desa.
Jamhari mengingatkan agar bantuan atau kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat tidak berhenti di atas kertas, melainkan harus dipastikan benar-benar sampai ke lapangan.
“Kasihan perusahaan sudah memberikan, tapi tidak sampai ke masyarakat. Jadi kalau memberi, jangan hanya sekadar menyerahkan, tapi harus ditelusuri juga. Jangan sampai niat baik di awal, kalau tidak sampai sasaran, justru berubah niatnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan di masyarakat tidak bisa hanya ditunggu, melainkan harus segera diupayakan bersama dengan memanfaatkan waktu dan sumber daya yang ada.
“Kita harus bergandengan tangan dengan OPD, perusahaan, kades, dan camat. Harapan saya mari kita duduk bersama untuk menghargai masyarakat kita yang hari ini masih sangat tertinggal,” ungkapnya.
Politisi Dapil V itu juga menekankan bahwa setiap anggota DPRD Kukar memiliki tanggung jawab yang sama untuk seluruh wilayah Kukar, bukan hanya terbatas pada daerah pemilihannya.
“Kalau sudah jadi DPR, maka seluruh Kutai Kartanegara adalah tanggung jawab kita. Dapil itu hanya untuk mencari suara ketika pencalonan. Tapi setelah jadi DPR, semua daerah di Kukar adalah kewajiban kita,” tegas Jamhari. (Adv)
